Yuk Pahami Konsep Regulatory Sandbox, Upaya Pemerintah Beri Ruang Pada Inisiatif Para Pegiat Digitalisasi Kesehatan

Inovasi kesehatan di Indonesia menjadi peluang untuk perkembangan teknologi pelayanan kesehatan di Indonesia, terlebih dengan situasi pandemi. Industri kesehatan terus bertumbuh paling pesat di tengah tingginya kebutuhan alat medis, obat-obatan, dan vaksin.

Pandemi juga mendisrupsi berbagai layanan kesehatan yang semula dilakukan tatap muka (in-person) menjadi virtual (online). Salah satu bentuk disrupsi yang terlihat, makin populernya penggunaan layanan telemedisin. Survei terbaru dari Katadata Insight Center, dalam kurun waktu enam bulan saja, jumlah pengguna baru meningkat hingga 44,1% pada pertengahan 2022 bila dibandingkan dengan pencapaian pada akhir tahun 2021.

Belum lagi dengan semakin bermunculannya inovasi yang menggabungkan biomedisin dengan teknologi canggih, seperti di bidang bioteknologi modern. Di antaranya, aplikasi biomedis berbasis genomik, yang dikombinasikan dengan percepatan perkembangan komputasi, machine learning, dan kecerdasan buatan (AI). Kondisi ini juga turut berkontribusi memperkaya inovasi untuk merespon kondisi pandemi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masa depan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merespons inisiatif-inisiatif tersebut dengan bersikap lebih adaptif, terutama pada inovasi terakait jaminan akses, mutu, dan keamanan layanan kesehatan.

“Kemenkes melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) bersama Digital Transformation Office (DTO) merancang ‘ruang aman’ terhadap mekanisme pengujian melalui regulatory sandbox. Tujuannya, agar masa depan industri teknologi kesehatan dapat bertumbuh pesat dan berkelanjutan dengan berperspektif pada layanan yang berkualitas dan terjamin keamanannya bagi konsumen,” kata Head of Tribe Ekosistem Inovasi Kesehatan Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Patota Tambunan.

Regulatory sandbox yang diinisiasi Pusdatin-DTO Kemenkes berperan sebagai ‘ruang aman’ untuk para inovator, yang terdiri dari startup, lembaga pemerintahan, komunitas, asosiasi, hingga perguruan tinggi. Program ini memungkinkan mereka mendapat pembinaan dan pengembangan pada model bisnis, produk hingga teknologi untuk memastikan keberlangsungannya. Selain itu, regulatory sandbox digunakan sebagai ruang pembelajaran dan alat uji sebuah peraturan terkait model bisnis yang sedang berkembang. Nantinya, akan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk pemerintah yang dapat melindungi pengguna, industri dan konsumen.

“Regulatory sandbox menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri teknologi kesehatan, diharapkan kedepan para inovator dapat memahami dan patuh pada regulasi yang dihasilkan dari proses regulatory sandbox itu sendiri,” kata Patota.

Inisiatif ini hadir untuk mempelajari berbagai model bisnis sejumlah perusahaan yang tergabung sebagai rujukan dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, menjadi alat bagi pemerintah dalam menjalankan peran penghubung antara industri teknologi kesehatan dengan para investor. Tujuannya, industri dapat terus mengembangkan berbagai inovasinya demi kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pemanfaatan regulatory sandbox sebagai alat pembentukkan kebijakan juga diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai aksi adaptasi diri di tengah fenomena meningkatnya jumlah inovasi teknologi finansial (fintech) seperti Gopay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. OJK memanfaatkan regulatory sandbox sebagai ruang pengujian kelayakan operasional yang dilakukan demi melindungi keamanan pengguna sekaligus mendukung pertumbuhan industri itu sendiri.

Selain itu, dari kelompok akademisi, Tim e-Malaria Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menggunakan regulatory sandbox. Tujuannya, memberikan rekomendasi kebijakan dan sistem teknologi kepada pemerintah dalam pengentasan wabah malaria di Indonesia. (IZn – persi.or.id)