White Paper: Optimalisasi Koding INA-CBGs untuk Prosedur Jantung Intervensi dan Invasive di Era JKN

gbr1 medverify

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia, diamanatkan untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu dan kendali biaya, serta sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif guna tercapainya sustainabilitas program JKN.

Beberapa upaya kendali mutu dan kendali biaya telah dilakukan sejak BPJS Kesehatan beroperasional. Salah satu upaya kendali biaya yang telah dilakukan adalah melalui upaya penyelesaian klaim-klaim bermasalah yang diinvertarisir baik dari BPJS Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan. Bentuk kesepakatan upaya penyelesaiam klaim bermasalah antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi dituangkan pertama kali dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/X/1185/2015 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG dalam Penyelenggaraan JKN yang memuat tentang 17 (tujuh belas) kasus permasalahan koding dan 18 (delapan belas) kasus permasalahan klinis. Tidak berhenti sampai di situ, penyempurnaan terhadap upaya penyelesaian permasalahan klaim terus dilakukan hingga terbitnya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MENKES/63/2016 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MENKES/518/2016 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG dalam Penyelenggaraan JKN yang mana dalam Surat Edaran terakhir telah disepakati penyelesaian terhadap 20 (dua puluh) kasus permasalahan koding, 49 (empat puluh Sembilan) kasus permasalahan klinis, serta 2 (dua) kasus permasalahan klinis dan mekansime pengajuan klaim.

Adanya ketidaksepakatan terkait koding antara Verifikator BPJS Kesehatan dengan Koder di Fasilitas Kesehatan merupakan permasalahan yang masih terjadi sampai hari ini. Ketidaksepakatan ini disebabkan oleh karena belum meratanya kompetensi verifikator dan koder dalam memahami dan mengimplementasikan kaidah-kaidah koding untuk kepentingan pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan di era JKN. Selain itu, variasi pemberian layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, baik karena belum terstandarnya pelayanan kesehatan, atau perbedaan sumber daya dari masing-masing fasilitas kesehatan, juga memberikan perbedaan persepsi dalam penyelesaian klaim INA-CBG. BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan telah menyusun Manual Verifikasi Klaim INA-CBG dimana saat ini telah mencapai 2 (dua) tahapan. Tahap tahap pertama dari Manual Verifikasi Klaim INA-CBG disusun berdasarkan diagnosa dan prosedur terbanyak yang terdiri atas manual verifikasi terkait koding, aspek klinis dan administrasi, sedangkan tahap kedua adalah perbaikannya. Adanya Manual Verifikasi Klaim INA-CBG ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya dispute claim, baik dari sisi koding, klinis maupun administrasi.

Selain itu, telah dilakukan pertemuan antara Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan dispute claim, dimana menghasilkan berita acara sebagai berikut:

  1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Kasus Dispute Klaim No.401/BA/0717
  2. Berita Acara Kesepatakan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG No. JP.02.03/3/1906/2017. No. 730/BA/1217
  3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG tahun 2018 No.JP.02.03/3/2411/2018. No.620/BA/1118

Walaupun telah dilakukan upaya perbaikan dalam penyusunan Manual Verifikasi INA-CBG dan 3 (tiga) kali berita acara, tetapi masih ada banyak hambatan yang ditemui pada pelaksanaan di rumah sakit, sehingga proses penyelesaian klaim masih mengalami hambatan. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bekerja sama menyampaikan best practice Manual Verifikasi Klaim INA-CBG, khususnya dalam penyakit jantung intervensi dan invasive. Penyakit jantung intervensi dan invasive yang dibahas pada white paper ini, termasuk namun tidak terbatas pada group prosedur jantung intervensi (stent pada penyakit koroner dan operasi jantung), penanaman Alat Elektronik Kardioaskular Implan (ALEKA), untuk penyakit ritme jantung dan gagal jantung; dan prosedur penyakit pembuluh darah seperti PAD, aneurysm, dan embolisasi.

TUJUAN

  1. Mendapat gambaran penyakit jantung intervensi dan invasive di Indonesia dan tantangan pemberian prosedur optimal di era JKN
  2. Mendapat gambaran kesulitan koordinasi yang dihadapi oleh Koders, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan rumah sakit dalam proses klaim BPJS khususnya pada penyakit jantung intervensi dan invasive.Memberikan edukasi guna optimalisasi penggunaan Coding untuk kasus penyakit jantung intervensi dan invasive. Memberikan masukan guna percepatan progress Manual Coding penyakit jantung intervensi dan invasive di Era JKN.

PEMBAHASAN

BAB I.
Tantangan Kebutuhan Strategi Nasional untuk Prosedur Jantung Intervensi dan Invasive di Era JKN

Penyakit jantung dan stroke diprediksi menjadi penyebab utama kematian dan cacat di dunia. Tingkat kematian akibat penyakit jantung di Indonesia berkisar antara 100.000-500.000 setiap tahunnya dengan prevalensi 1,5% dari penduduk Indonesia. Pola morbiditas dan mortalitas kardiovaskular prematur ini kemungkinan akan semakin menghantui Indonesia di masa depan yang mengakibatkan hilangnya potensi tahun-tahun kehidupan sehat serta pengurangan yang cukup besar dalam produktivitas ekonomi di Indonesia..

Di tahun 2017, total persentase pembiayaan penyakit jantung mencapai sebesar 50% dari total biaya penyakit katastrofik. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% di tahun 2018 menjadi sebesar 52% untuk total biaya penyakit jantung pada pembiayaan katastrofik1. Tingginya pembiayaan penyakit jantung ini, merupakan hasil dari peningkatan angka kejadian karena bonus demografik, pola gaya hidup yang tidak sehat, komplikasi karena keterlambatan penanganan penyakit katastropik, kesenjangan akses terapi optimal di era JKN, hingga kesenjangan infrastruktur dan sumber daya medis, yang mengakibatkan peningkatan kasus rerata + 5%/ tahun
Pembiayaan penyakit jantung secara umum menempati urutan pertama dalam pembiayaan penyakit katastrofik terbesar tahun 20181. Jika ditelaah lebih lanjut, beban biaya jantung besar dikarenakan belum optimalnya pemberian terapi sehingga berakhir dengan komplikasi yang memberikan beban biaya tinggi.

Pelayanan medis penyakit jantung intervensi dan invasive di era JKN masih menemui berbagai hambatan, termasuk kesenjangan dukungan infrastruktur dan sumber daya medis, tidak tersedianya registrasi pasien dan kat-lab secara nasional, fasilitas terbatas, kesenjangan ketersediaan bahan medis dan alat kesehatan; serta distribusi spesialis yang tidak merata.

Sebagai contoh ialah jika dibandingkan dengan negara lain, perbandingan penggunaan stent jantung di Indonesia masih jauh tertinggal. Rasio stent per penduduk di Indonesia adalah sebesar 1:10.770, dimana rasio ini jauh tertinggal dibandingkan negara lain seperti di China (1:2600) dan India (1:2254). 1.
Sebagai contoh menurut data tahun 2018, laboratorium yang menyediakan layanan prosedur kateterisasi jantung berjumlah sekitar 256 dan sebanyak 160 di antaranya berada di dalam rumah sakit. Namun peningkatan jumlah kat-lab ini tidak menyeimbangi kenaikan kebutuhan pelayanan kateterisasi jantung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Prosedur kardiovaskular perkutan ringan, sedang, dan berat masuk ke dalam peringkat 10 besar grouping INA CBG’s dengan biaya rawat inap terbesar tahun 2018 di wilayah Jabodetabek. Selain itu, masih banyak prosedur jantung lainnya seperti prosedur bypass, prosedur katup jantung, prosedur kardiotoraks lainnya, serta prosedur sistem peredaran darah yang masuk ke dalam peringkat sepuluh group rawat inap dengan jumlah kasus terbanyak sepanjang tahun 2018.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi dari tahun 2016 ke 2017, yaitu sebesar 17,6% atau sejumlah 55.242 kasus di tahun 2017. Adapun dari segi pembiayaan prosedur jantung intervensi dan invasive ketika dilihat dari sisi surplus dan defisit antara tagihan dengan klaim, dari grafik di bawah ini dapat ditarik gambaran bahwa hampir semua prosedur penyakit jantung intervensi dan invasive mengalami defisit dari sisi klaim. Jumlah tagihan terbesar berasal dari prosedur kardiovaskular perkutan yakni sebesar 139 miliar rupiah yang diikuti dengan prosedur katup jantung tanpa kateterisasi jantung sebesar 138 miliar rupiah. 1

gbr1 medverify

gbr2 medverify

gbr3 medverify

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa prosedur jantung intervensi dan invasive sampai sekarang ini masih menjadi kebutuhan standar medis yang belum secara optimal diberikandalam pelayanan sistem JKN. Peningkatan kasus, kebutuhan pembiayaan dan kebutuhan infrastuktur untuk prosedur jantung intervensi dan invasive ini tentunya menjadi indikator diperlukannya strategi pelayanan nasional yang berlandaskan kendali mutu dan kendali biaya. Hal ini dapat dicapai dengan belajar dari keberhasilan negara-negara maju dalam mengurangi secara progresif tingkat penyakit kardiovaskular, yang telah dicapai dengan menggabungkan perawatan kesehatan preventif yang efektif dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, model pembiayaan, dan sumber daya medis yang sesuai untuk optimalisasi pelayanan dan pembiayaan prosedur jantung intervensi dan invasive.

BAB II.
Tantangan Pelaksanaan Koding dan Klaim dalamProsedur Jantung Intervensi dan Invasive di era JKN

Dalam pelaksanaannya, proses klaim kerap kali menemui hambatan bahkan kerugian besar bagi pihak RS. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan yang muncul berulang dan belum diselesaikan secara benar dari berbagai pihak baik rumah sakit, klinisi maupun pemerintah. Berikut dipaparkan mengenai permasalahan apa saja yang muncul selama pelaksanaan koding dan klaim k prosedur jantung intervensi dan invasive di era JKN yang telah dibahas selama FGD (Focus Group Discussion) berlangsung.

Sebagai gambaran umum, sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diterapkan di Indonesia menganut metode pembayaran prospektif yang dikenal dengan casemix (case-based payment) dan sudah diterapkan sejak tahun 2008 sebagai metode pembayaran pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Sistem casemix merupakan suatu sistem pengklasifikasian penyakit yang mengelompokkan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip dengan sumber daya/biaya perawatan yang mirip selama dirawat di RS.2 Perkembangan teknologi medis yang cepat khususnya dalam prosedur jantung intervensi dan invasive menjadi tantangan dalam memastikan kebutuhan ini diterjemahkan dalam sistem casemix yang ada.

Dalam implementasinya, pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah dengan mengacu kepada sistema INA-CBGs. INA-CBGs merupakan sistem pembayaran dengan sistem “paket”, yaitu berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis. Kelompok diagnosis yang ada dalam sistem INA CBGs mengacu pada kelompok diagnosis dari ICD-10 yang dikeluarkan oleh WHO.3

Rumah sakit harus lebih bijak mengelola keuangan dengan pola INA CBGs, karena bisa jadi tarif terlihat kecil karena ada beberapa tindakan yang tidak cost-effective atau masih adanya tindakan yang tidak perlu dilakukan pada pasien yang mengambil porsi biaya yang cukup besar dari paket tersebut. Manfaat INA CBGs yang diharapkan adalah adanya kepastian biaya yang bersifat objektif sehingga dapat meningkatkan mutu dan layanan RS itu sendiri yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan tatalaksana klinis. Penyesuaian tarif yang ada pada sistem INA CBGs diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas kepada pasien sesuai dengan perkembangan pelayanan klinis.4

Dari sisi lainnya, istilah koding merupakan suatu sarana yang dianggap sangat penting, dimana koding berperan sebagai penghubung antara diagnosa klinis dan tatalaksana terhadap pembayaran atau klaim BPJS. Pelaksanaan koding dan klaim saat ini untuk penyakit jantung sudah relatif baik, khususnya untuk kasus medis atau penyakit. Walaupun demikian, yang seringkali masih menjadi kendala adalah kasus prosedur jantung intervensi dan invasive.

RSJPD Harapan Kita sebagai pusat jantung nasional menunjukkan data pembiayaan masih didominasi oleh pendekatan prosedur jantung intervensi dan invasive. Setelah ditelaah dan dilakukan analisa dari berbagai pihak, beberapa masalah yang seringkali ditemui dalam proses klaim antara lain:

  1. Group koding yang tersedia dalam INACBGs belum mewakili realita kebutuhan prosedur jantung intervensi dan invasive di RS berdasarkan guideline dan tatalaksana medis
  2. Belum semua faskes menginput koding dengan benar
    • Penentuan batasan fragmentasi pelayanan terutama untuk prosedur berulang yang mana pada prosedur jantung intervensi dan invasive, sesuai dengan sistem anatomi tubuh, akan banyak diperlukan prosedur penanganan yang bertahap
    • Dispute dan masalah dalam penentuan severity level
    • Perbedaan tarif antar faskes yang tidak diimbangi penentuan kompetensi faskes
    • Meskipun koding dan resume sudah sesuai sering terjadi penundaan klaim

Kementerian kesehatan sudah mengatur di berbagai level fasilitas kesehatan, dengan adanya formularium nasional, PNPK, serta sistem klaim yang berlaku, seperti v-claim, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan mutu serta pembiayaan dalam layanan kesehatan.

Koding adalah kegiatan memberikan kode diagnosis utama dan diagnosis sekunder sesuai dengan ICD-10 serta memberikan kode prosedur sesuai dengan ICD-9-CM. Koding sangat menentukan dalam sistem pembiayaan prospektif yang akan menentukan besarnya biaya yang dibayarkan ke Rumah Sakit. Ketepatan koding diagnosis dan prosedur sangat berpengaruh terhadap hasil grouper dalam aplikasi INA-CBG. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa masih banyak faskes yang belum melakukan input data koding dengan benar. Hal ini berimbas pada keterlambatan atau penundaan proses klaim. *Menurut suatu penelitian di tahun 2016, ketepatan akurasi koding di suatu RS hanya mencapai sekitar 74,67%. Berbagai faktor yang menyebabkannya antara lain kurangnya kelengkapan dokumen rekam medis, tidak ada dokumentasi nama dokter, banyak coretan dan hapusan dengan tipe-ex yang terdapat di rekam medis. Keterangan mengenai diagnosis dan prosedur medis pun tidak sepenuhnya akurat.5

Untuk mendapatkan hasil grouper yang benar diperlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara berbagai pihak di rumah sakit. Kelengkapan rekam medis yang ditulis oleh dokter akan sangat membantu koder dalam memberikan kode diagnosis dan tindakan/prosedur yang tepat. Penulisan diagnosa dan tindakan yang sesuai dan sedetail mungkin dalam resume medis diperlukan dari dokter yang merawat pasien (baik itu diagnosis primer, sekunder, dan jenis tindakan) agar koder dapat menuliskan kodenya dengan tepat dan berujung pada klaim yang sesuai.6

Reklasifikasi koding dalam prosedur jantung intervensi dan invasive juga perlu dilakukan secara regular sesuai perkembangan tatalaksana klinis. Saat ini sedang dalam proses penyusunan hasil kolaborasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dengan Kementerian Kesehatan. Re-klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan koding yang sesuai dengan diagnosa maupun tindakan yang dilakukan oleh dokter yang mengacu kepada ICD-10 dengan tambahan modifikasi dari Indonesia. Meskipun pada saat ini, berbagai kode pengelompokan baik dari kasus medis maupun surgikal telah rampung dikerjakan, perbaikan secara berkala tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan klinis di semua faskes.

Beberapa tindakan jantung intervensi dan invasive, seperti operasi katup jantung (CABG+MVR), pemasangan Alat Elektronik Kardiovaskular Implan (ALEKA), dan pemasangan stent, juga dinilai belum optimal dikarenakan belum seluruhnya diterjemahkan dalam sistem koding sekarang ini sehingga menimbulkan clinical inertia dalam pelayanannya. Isu semacam ini akhirnya malah membatasi tindakan atau prosedur tersebut karena membutuhkan persetujuan khusus dari RS (komite medik) dan pembatasan jumlah kasus. Selain itu, terdapat pula beberapa prosedur jantung intervensi dan invasive yang belum termasuk dalam INA-CBGs yang lama. Hal ini berhubungan dengan penentuan batasan fragmentasi pelayanan terhadap prosedur terkait.

Kesalahan dalam penentuan severity level juga akan mempengaruhi sistem koding. Seringkali dijumpai juga terjadinya ketimpangan atau perbedaan proses verifikasi antara faskes yang satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi verifikator di RS ternyata berperan penting dan diperlukan adanya kesetaraan kompetensi verifikator.

Terkadang, tindakan intevensi atau prosedur yang rumit untuk dilakukan pada umumnya dirujuk ke RSJPD Harapan Kita dan RSCM. Salah satu penyebabnya adalah bukan hanya karena ketidakmampuan dari tenaga medis maupun RS, tetapi juga risiko kerugian yang akan dialami di RS tipe tersebut menjadi lebih rendah. Hal ini mengakibatkan tingginya antrian pasien di RS besar seperti RSCM dan RSJPD Harapan Kita. Tindakan khusus (cito) yang mengharuskan pasien segera dilakukan tindakan juga seringkali menjadi ajang “tolak-menolak pasien” antar RS. Dalam hal ini, keselamatan pasien dipertaruhkan padahal saat itu harus dilakukan tindakan secepatnya untuk menyelamatkan kondisi pasien. Diperlukan perluasan akses dan kapabilitas di rumah sakit di tipe yang lebih rendah untuk prosedur jantung intervensi dan invasive sehingga bisa menyetarakan akses dan menekan total biaya langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan lain yang dibahas dari hasil FGD adalah mengenai kurangnya unit cost atau tarif pembiayaan untuk beberapa kasus seperti penyakit jantung bawaan. Karena dirasa kenaikan tarif sangat sulit direalisasikan oleh pemerintah, solusi yang bisa menjadi alternatif adalah perbaikan sistem coding dan pelayanan RS misalnya penyusunan resume medis yang tepat. Selain itu, perlu adanya pertimbangan dari sisi cost sharing ataupun kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga jika memungkinkan..

Dalam pembahasan FGD, disebutkan pula agar semua rekan profesi segera menetapkan standar pelayanan dasar kesehatan. Jika sudah terealisasi, standar pelayanan ini akan digunakan oleh pemerintah untuk menjamin pembiayaan melalui JKN. Semua asosiasi medis diharapkan untuk dapat segera menuntaskan penyusunan sistem pelayanan dasar kesehatan di profesinya masing-masing.

BAB III.
Rekomendasi Solusi Percepatan Implementasi Manual Verifikasi Klaim Prosedur Jantung Intervensi dan Invasive di Era JKN.

Setelah menelaah berbagai permasalahan yang ditemui, maka berikut ini beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan terkait percepatan implementasi manual verifikasi klaim prosedur jantung intervensi dan invasive di era JKN.

  1. PANJA nasional antara pemerintah, akademisi dan asosiasi dalam menyusun langkah strategis nasional untuk memberikan pelayanan standar optimum bagi prosedur jantung intervensi dan invasive.
  2. Reklasifikasi koding dan penetapan pelayanan standar untuk prosedur jantung intervensi dan invasive antara PERKI dan P2JK (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) Kementerian Kesehatan dipercepat dan dibetuk panja yang secara regular tiap tahunnya untuk mengupdate kebutuhan koding ini Pembahasan ini diharapkan termasuk pendefinisian prosedur berulang pada prosedur jantung intervensi dan invasive.
  3. Melakukan uji coba case-mix untuk pengumpulan data dan pembiayaan unit cost sehinga menunjukkan data pembiayaan yang sesuai dan grouping yang homogen untuk penentuan koding yang sesuai. Uji coba ini akan bekerja sama dengan PERKI berdasarkan masukan tindakan yang sesuai dan dimulai di 2020.
  4. Roadshow edukasi dan sosialisasi best practice koding manual untuk prosedur prosedur jantung intervensi dan invasive ke berbagai RS yang akan memberikan pelayanan. (jadwal terlampir).

gambar4 medverify
Gambar 4. Rencana Roadshow Edukasi Best Practice Koding Manual Penyakit Jantung Intervensi di 14 RS

Di samping itu, terdapat beberapa masukan juga terkait dengan sistem pembiayaan tarif INA CBGs untuk prosedur jantung intervensi dan invasive yang dicetuskan peserta FGD, antara lain:

  1. Melakukan re-evaluasi tarif untuk prosedur jantung intervensi dan invasive setiap tahunnya oleh P2JK Kementerian Kesehatan. Untuk mendukung hal ini, diperlukan transparansi biaya oleh RS agar tidak ada kejadian under-reporting dan salah perhitungan.
  2. Mempertimbangkan adanya cost sharing dengan pasien ataupun kerja sama pembiayaan dengan pihak ketiga lainnya dengan tujuan meminimalisasi defisit yang ada.
  3. Himbauan kepada setiap asosiasi medis agar menjadikan prosedur jantung intervensi dan invasive sebagai standar pelayanan dasar yang akan dipakai sebagai acuan pembiayaan oleh JKN.

KESIMPULAN
Penyakit jantung menduduki peringkat teratas sebagai penyakit dengan biaya rawat inap terbesar di tahun 2018. Diantara berbagai jenis penyakit jantung, prosedur jantung intervensi dan invasive masih banyak menghadapi tantangan dalam memberikan standar terapi yang optimal bagi pasien JKN. Berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan terkait pelaksanaan koding dan klaim mempengaruhi kinerja pelayanan dan defisit pembiayaan di tingkat RS ataupun fasilitas kesehatan.
Adapun masalah utama yang perlu dibenahi adalah kesenjangan kemampuan pelaksanaan koding, kesesuain grouping INACBGs dengan standar pelayanan di rumah sakit, serta standardisasi pembiayaan untuk prosedur jantung intervensi dan invasive

Oleh sebab itu, telah dirumuskan suatu rekomendasi untuk segera melakukan edukasi dan sosialisasi manual koding prosedur jantung intervensi dan invasive dalam bentuk roadshow ke kota-kota besar di Indonesia. Rekomendasi utama ini juga akan diikuti dengan berbagai rekomendasi tambahan lainnya seperti strategi nasional untuk pembiayaan prosedur jantung intervensi dan invasive, program kemitraan peningkatan kompetensi verifikator; dan kemitraan untuk optimalisasi pelayanan prosedur jantung intervensi dan invasive sebagai upaya dalam peningkatan angka kelangsungan hidup pasien Jantung intervensi.

DAFTAR REFERENSI

  1. Data internal Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita(RSJPDHT) oleh DR. dr. Isman Firdaus, Sp.JP(K).
  2. Data Koding Sirkulatori Invasif Intervensi PPJK Kementerian Kesehatan oleh Kayun Kasmidi
  3. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/2b67b6556b028d910d2ee8df4245e886.pdf
    diakses pada 5 Desember 2010
  4. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/2b67b6556b028d910d2ee8df4245e886.pdf
    Diakses pada 5 Desember 2019
  5. Windari A, Kristijono A. ANALISIS KETEPATAN KODING YANG DIHASILKAN KODER DI RSUD UNGARAN. Jurnal Riset Kesehatan, 5 (1), 2016, 35 – 39) diunduh dari https://media.neliti.com/media/publications/130920-ID-analisis-ketepatan-koding-yang-dihasilka.pdf Diakses pada 5 Desember 2019
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) diakses pada 5 Desember 2019