Webinar PERSI Tata Kelola Obat Kronis: Di Masa Pandemi Ketersediaan Harus Terjamin

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Sabtu, 13 Februari 2021 menggelar webinar “Expert Sharing: Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit dalam Pengadaan Obat-obatan Kronis dan Pengklaimannya ke BPJS Kesehatan,” untuk anggota PERSI Jawa Tengah (Jateng) serta kalangan perumahsakitan wilayah Jateng.

Ketua Umum PERSI Jateng dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS saat membuka acara ini menyatakan rangkaian Webinar yang akan diselenggarakan di berbagai wilayah di Indonesia, diharapkan bisa berkontribusi pada masalah ketersediaan obat-obatan, terlebih untuk penyakit kronis.

“Apalagi dalam kondisi saat ini, kematian Covid-19 banyak dipicu penyakit kronis, sehingga ketersediaan obat kronis sangat dibutuhkan pasien. Kita harapkan dengan acara hari ini bisa meningkatkan mutu layanan RS baik pada aspek pelayanan penyakit kronis maupun Covid-19, sehingga harapannya angka kematian akibat Covid akan menurun dan begitu pula angka kasus katastropik penyakit kronis,” ujar Agus.

Informasi yang dibagikan dalam sesi pemaparan praktik baik serta diskusi dengan narasumber, lanjut Agus, diharapkan juga akan memperbaiki tata kelola RS dalam pengadaan obat penyakit kronis.

Sementara, Sekjen PERSI Pusat DR. Dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MARS, MM menyatakan jenis dan jumlah obat harus bisa dihitung dan diprediksi oleh RS.

“Jangan sampai mendadak, agar pelayanan bisa berkelanjutan. Maka hari ini dibuat sharing session terkait kiat-kiat yang harus dipenuhi, misalnya penghitungan kasus. Intinya PERSI menyatakan pelayanan RS jangan sampai terganggu karena penanganan Covid-19, termasuk pada pasien kronis,” ujar Lia.

Pada sesi paparan, Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr.Kariadi Semarang Kusreni, Jawa Tengah menyatakan obat kronis adalah obat untuk penyakit kronis pasien rawat jalan yang dapat langsung diberikan untuk kebutuhan 30 hari. Ketentuan dalam pelayanan obat pasien JKN yang terkait obat kronis menyebutkan kebutuhan itu dapat ditagihkan di luar paket INA CBG, seperti halnya obat kemoterapi.

Obat penyakit kronis diberikan maksimum untuk 30 hari sesuai indikasi medis. Obat penyakit kronis diberikan untuk penyakit Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan Syndroma Lupus Eritematosus (SLE) dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan). Selain itu, regulasi juga menyebutkan, penggunaan obat di luar formularium nasional memungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dengan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit, dan tidak dibebankan kepada peserta.

Kusreni menyebutkan, berbagai masalah pada tata kelola obat di RS telah memicu berbagai polemik, seperti RS yang mengumumkan pada publik mengalami kesulitan keuangan karena klaimnya tak segera dibayar BPJS Kesehatan.

Upaya mematuhi tata kelola yang dilakukan RSUP Dr. Kariadi, kata Kusreni, terus dioptimalkan. Salah satu indikator kesuksesannya adalah angka penulisan sesuai Fornas yang pada Januari 2020 mencapai 100% dan diikuti Februari hingga November yang selalu berada di atas angka 99%. (IZn – persi.or.id)