Webinar Covid-19 PERSI: KLHK Berikan Diskresi Perizinan Insinerator RS

webinar 01042020

webinar 01042020

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) hari ini, Rabu (1/4) mengadakan Webinar Covid-19: Pengelolaan Limbah Medis di RS. Diskusi menghadirkan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO, Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ir. Achmad Gunawan Widjaksono, MAS serta Sekretaris Jenderal Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia DR. Lina Tri Mugi Astuti, SE, MM.

Salah satu isu yang paling mengemuka pada diskusi ini adalah bertambahnya limbah medis di rumah sakit (RS), terutama di RS rujukan dan RS darurat Covid-19. Kondisi ini tentu sangat memberatkan RS, karena sebelum pandemi Covid-19 pun, kalangan perumahsakitan telah mengalami kesulitan akibat berbagai permasalahan terkait limbah medis.

Di antaranya, masih tertahan dan belum keluarnya izin pengoperasian insinerator RS, keterbatasan jumlah transporter dan pengolah yang menyebabkan pengambilan kerap tidak sesuai jadwal hingga kinerja keduanya yang tidak optimal sehingga menyebabkan tercecernya limbah di berbagai lokasi hingga menyebabkan RS terlibat persoalan hukum.

“Kami sebenarnya memiliki insinerator, namun karena izinnya belum keluar sehingga belum bisa dioperasikan. Padahal, kendati belum ditetapkan sebagai RS rujukan Covid-19, pasien positif yang kami tangani terus bertambah seiring dengan bertambah tingginya risiko yang kami alami. Jumlah pasien rawat inap terus bertambah, bahkan kami tengah berencana menggunakan fasilitas RSCM Kiara untuk digunakan pasien Covid-19,” ujar Dr. Arif Rahman Sadad, Sp.KF, MSi.Med, SH, DHM dan Baji, ST, MM dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

Kondisi serupa, kata DR. Dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MARS, MM (Sekretaris Jenderal PERSI), yang menjadi moderator diskusi, juga dialami RS-RS lainnya. Terlebih, kata Lia, kondisi pandemi seperti saat ini juga menyebabkan limbah medis kian berisiko sehingga manajemen dan waktu pengeloaannya harus lebih optimal untuk mengurangi risiko.

Menanggapi hal itu, KLHK, kata Achmad Gunawan menyatakan dalam kondisi darurat saat ini pihaknya membebaskan RS yang belum memiliki izin pengoperasian insinerator atau yang perizinannya sempat tertahan, untuk mengoperasikannya tanpa harus menunggu legalitasnya keluar. “Agar tak terjadi penumpukkan, RS cukup bersurat kepada kami dan tentunya membuat berita acara, serta memastikan mesin insineratornya berjalan dengan baik sehingga aman pula dari aspek lingkungan,” ujar Achmad.

Achmad menegaskan, dalam kondisi saat ini, tentunya diharapkan taka da lagi limbah medis yang harus menempuh perjalanan jauh sebelum akhirnya diolah atau bahkan melintasi pulau seperti yang biasanya terjadi. Limbah medis harus ditangani secepat mungkin sehingga meminimalisir risiko.

Kebijakan diskresi itu, kata Achmad, jugaakan memungkinkan terjadinya pengolahan limbah secara komunal atau bersama-sama antar RS. Sehingga RS yang memiliki kapasitas insinerator besar bisa membantu mengolah limbah RS lainnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PERSI dr. Kuntjoro Adi Purjanto M.Kes menyatakan pihaknya akan membawa persoalan terkait limbah medis serta langkah-langkah antisipasi yang sudah dan akan diberlakukan pada rapat dengan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo hari ini.

“Agar BNPB juga mengetahui apa yang terjadi dengan limbah RS ini dalam kondisi darurat serta bisa melakukan solusi-solusi strategis,” ujar Kuntjoro. (IZn – persi.or.id)