Sebanyak 23 RS Milik Daerah dan Swasta di DIY Telah Ajukan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

pasien ranap covid

pasien ranap covid

Pencairan insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di rumah sakit (RS) milik provinsi maupun lima kabupaten/kota di DIY kini menunggu proses verifikasi Kementerian Kesehatan. Pengusulan insentif sendiri baru diajukan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10 Juni 2020.

“Meski pedoman pengajuan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes/KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 yang terbit pada 27 April 2020, implementasi di lapangan tidak mudah, khususnya terkait dengan formula penghitungannya. Kalau persyaratannya mudah, cuma cara menghitungnya masih banyak yang bingung. Karena juknis dari Kemenkes bisa dipersepsikan macam-macam sehingga kemarin mundur 10 Juni, Insya Allah sudah terkirim semua,” kata Ketua Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 Diskes DIY Yuli Kusumastuti, baru-baru ini.

Insentif itu, kata Yuli, merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dengan besaran bervariasi, maksimal Rp15 juta per bulan untuk dokter spesialis, maksimal Rp10 juta untuk dokter umum, maksimal Rp7,5 juta untuk perawat, dan maksimal Rp5 juta untuk tenaga kesehatan lainnya terhitung sejak mereka mulai menangani kasus itu.

“Kalau di DIY sebetulnya mulainya Maret tapi ada beberapa RS yang baru menangani pada April.”

banu hermawan

RS yang tenaga kesehatannya telah diusulkan terdiri atas RS di bawah Pemda DIY dan swasta tipe B sebanyak enam RS, selain itu ada pula 17 RS di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan RS atau institusi kesehatan lain di bawah pemerintah pusat, seperti RSUP Dr Sardjito, BBTKLPP DIY, serta RS TNI/Polri mengusulkan langsung ke Kemenkes RI. “Usulan insentif para tenaga kesehatan di RSUP Dr Sardjito telah diajukan langsung ke Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes. Sampai saat ini belum selesai verifikasi dari PPSDM,” ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan. (IZn – persi.or.id)