RS dan Fasyankes Lainnya Wajib Terapkan Rekam Medis Elektronik

Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) diwajibkan menjalankan sistem pencatatan rekam medis pasien secara elektronik, proses transisi dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023. Aturan itu diberlakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji menyatakan, perkembangan teknologi digital dalam masyarakat yang mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan Kesehatan. Salah satu tindaklanjutnya, rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.

“Rekam medis elektronik ini harus diperkuat dengan beberapa regulasi lain seperti aturan tentang telemedisin, penerapan bioteknologi, juga teknologi yang lain dengan menggunakan dasar rekam medis elektronik,” ujar Setiaji pada Konferensi Pers secara virtual terkait Pemanfaatan Rekam Medis Elektronik di Jakarta, Jumat (9/9).

PMK Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, kata Setiaji, merupakan kerangka regulasi pendukung dari implementasi transformasi teknologi kesehatan yang menjadi bagian dari pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Kebijakan ini hadir sebagai pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu PMK nomor 269 tahun 2008 yang dimutakhirkan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan, kebijakan dan hukum di masyarakat

“Seluruh fasyankes diharapkan dapat siap beradaptasi di tengah misi transformasi layanan kesehatan dengan terus meningkatkan kapabilitas dan menjaga integritas layanan kesehatan untuk pelayanan yang lebih baik. Tahun ini kita akan melakukan pemetaan terhadap seluruh fasilitas kesehatan berdasarkan Indeks Kematangan Digital. Nanti bisa diketahui mana yang sudah siap atau yang belum. Itu nanti ada levelnya, dari situlah kita gunakan untuk menerapkan kebijakan ini,” ucap Setiaji.

Selanjutnya, kata Setiaji, pasien berhak mendapatkan isi rekam medis miliknya dan pemberian akses dilakukan atas persetujuan pasien. Fasyankes rujukan memiliki hak akses terhadap isi rekam medis elektronik seorang pasien atas persetujuan pasien. Fasyankes wajib terhubung melalui platform terintegrasi dengan SATUSEHAT yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

Rekam medis elektronik ini dapat diakses oleh pasien melalui aplikasi PeduliLindungi yang ke depan, bukan hanya terkait COVID-19, tetapi juga untuk mengakses seluruh layanan kesehatan. ”Jadi begitu rumah sakit atau pihak lain ingin mengakses, akan muncul di dalam PeduliLindungi. Masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar atau aplikasi, bisa mengakses langsung di fasilitas layanan kesehatan.”

Perlindungan data pasien dijamin terjaga karena perlindungannya bukan hanya ada di dalam sistem Kemenkes, tetapi juga dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. “Kami saat ini juga sudah melakukan piloting di beberapa rumah sakit dan menyiapkan panduan bagaimana mengamankan data serta menyiapkan rekam medis elektronik terstandar.”

Terkait SDM, lanjut Setiaji, Kemenkes akan memfasilitasi fasilitas-fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas yang belum memiliki kemampuan. Sementara untuk rumah sakit, dengan adanya digitalisasi ini tidak perlu menambah SDM karena sebenarnya yang akan menginput rekam medis adalah dokter dibantu perawatnya. Justru tantangannya, meminta dokter atau perawat untuk menginput data hasil diagnosis langsung ke sistem ini. Jadi sebenarnya tidak ada penambahan SDM baru. (IZn – persi.or.id)