Rilis Media: Rawan Diperjualbelikan, PERSI Tegaskan Pentingnya Perlidungan Data Pasien

logopersi release

logopersi releasePerhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mengusulkan data rekam medis yang berisi catatan dan dokumen kesehatan pasien tidak boleh dihapus. Perbaikan data rekam medis dapat dilakukan dengan mencoret data yang salah dan menambahkan data yang benar. 

Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi dan Mediasi Pengurus Pusat PERSI Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, SH, Sp.KP mengungkapkan hal itu dalam rapat dengan Komisi I DPR menanggapi salah satu pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi yang membuka peluang pemilik data untuk menghapus datanya.

“Kami juga menegaskan seluruh data pribadi pasien harus diperlakukan sebagai rahasia pribadi. Data pribadi pasien atau Rahasia Kedokteran tidak dapat dibuka atau dipindahtangankan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan tertentu. Pengecualian itu dalam keadaan atau situasi tertentu yaitu permintaan atau persetujuan pasien sendiri, kepentingan pelayanan kesehatan dan jaminan pembiayaannya, permintaan aparatur hukum dalam rangka penegakkan hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Budi.

Budi menegaskan, PERSI berharap UU Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan proteksi data pribadi pasien, mengingat perkembangan teknologi informasi seperti cloud dan big data, membuat data pasien rawan diperjualbelikan hingga ke luar negeri.

Ia juga memaparkan, dalam bidang kesehatan juga dikenal anominasi data, yaitu penghilangan komponen data yang dapat diindentifikasi sehingga data agregat tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai data pribadi karena tidak dapat diidentifikasi pemiliknya.

“Kami juga mengusulkan agar pengaturan teknis data pribadi pasien seperti rekam medis, sistim informasi kesehatan, penelitian, dan data lain perumahsakitan tetap diatur oleh peraturan dan standar bidang kesehatan.”

Senada dengan Budi, Sekretaris Jenderal PERSI Dr. dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MM, MARS menyatakan PERSI mendukung dan mengapresiasi inisiatif Pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi, demi melindungi data pribadi pasien.

Komisi I DPR mengundang PERSI dalam Rapat Dengar Pendapat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta. PERSI menyampaikan pandangan dari sudut pandang dari pelayanan kesehatan, khususnya data pribadi yang diperoleh pasien di fasilitas pelayanan kesehatan atau diluar fasyankes.

 

Jakarta, 6 Juli 2020

Ketua Umum PERSI
dr Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes.

 

Narahubung:

  • Humas PERSI 
    Anjari Umarjiyanto (08111553053)