Para dirut RSUD menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu dan Kamis, 24 hingga 25 April 2024. Acara itu dibuka Presiden Joko Widodo yang menekankan agar program pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah terintegrasi dengan pemerintah pusat untuk menghasilkan kemajuan yang signifikan.
“Itu sebabnya pembangunan kesehatan daerah harus melibatkan Bappeda agar rencana pembangunan kesehatan di masa depan terintegrasi,” kata Presiden saat membuka Rakerkesnas 2024, Rabu (24/4).
Presiden menyatakan, perlu ada rencana pembangunan kesehatan jangka panjang, jangka menengah, serta Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam melakukan pembangunan kesehatan. “Semuanya harus sinkron, semuanya harus satu garis lurus, mana yang harus dikerjakan. Jangan berjalan sendiri-sendiri, kalau dikerjakan sendiri, tidak ada hasilnya,” kata Presiden.
Arahan Presiden itu, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, telah diwujudkan dengan implementasi konsep baru ini dalam transformasi kesehatan, dengan mengajak partisipasi aktif dari 514 kabupaten/kota dan provinsi, bukan hanya kepala dinas kesehatan, tapi juga mengajak kepala Bappeda, termasuk para dirut RSUD diundang untuk datang.
“Kemenkes menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan menjadi landasan strategis untuk mencapai target kesehatan pada masa depan. Dalam penyusunan RPJMN ini, Kemenkes turut memasukkan satu konsep kesehatan baru, yakni dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang tetap sehat,” kata Menkes Budi Gunadi.
Rakerkesnas 2024 bertema “Transformasi Kesehatan: Melesat Menuju Indonesia Emas” ini dihadiri oleh sekitar 2.100 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, Bappeda provinsi/kabupaten/kota, UPT Kemenkes, perwakilan kementerian/lembaga, dan para mitra pembangunan kesehatan lainnya, termasuk para dirut RSUD.
“Itu sebabnya pagi hari ini kita ingin mengonsolidasikan dan mengintegrasikan untuk menghasilkan sebuah langkah konkret dari masalah-masalah kesehatan yang kita miliki,” tutur Kepala Negara.
Menkes menjelaskan pelibatan Bappeda dalam Rakerkesnas 2024 untuk mendapatkan masukan-masukan penting dalam penyusunan RIBK yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Penyusunan RIBK selaras dengan amanat UU Kesehatan 17 Tahun 2023 yang mengubah paradigma dalam perencanaan kesehatan, dari program mengikuti anggaran (program follow money) menjadi anggaran mengikuti program (money follow program).
Dalam paradigma ini, anggaran kesehatan tidak dipatok 5% atau 10%, melainkan sesuai dengan kebutuhan/prioritas program. Menkes berharap RIBK nantinya dapat menjadi sebuah pedoman nasional yang diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya. (IZn – persi.or.id)
