PERSI Selenggarakan Webinar Praktik Baik Tata Kelola Obat Kronis

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) hari ini menggelar webinar “Expert Sharing: Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit dalam Pengadaan Obat-obatan Kronis dan Pengklaimannya ke BPJS Kesehatan.”

Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr.Kariadi Semarang Kusreni, Jawa Tengah menyatakan obat kronis adalah obat untuk penyakit kronis pasien rawat jalan yang dapat langsung diberikan untuk kebutuhan 28 hari, dengan klaim yang dapat ditagihkan ke BPJS K sejumlah 21 hari.

Beberapa ketentuan dalam pelayanan obat pasien JKN yang terkait obat kronis adalah dapat ditagihkan di luar paket INA CBG, termasuk obat kemoterapi.Obat penyakit kronis diberikan maksimum untuk 28 (duapuluh delapan) hari sesuai indikasi medis. Obat penyakit kronis diberikan untuk Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan Syndroma Lupus Eritematosus (SLE) dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri). Selain itu, regulasi juga menyebutkan, penggunaan obat di luar fornas dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dengan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit, dan tidak dibebankan kepada peserta.

“Berbagai masalah pada tata kelola obat di RS telah memicu berbagai polemik, seperti RS yang mengumumkan pada publik mengalami kesulitan keuangan karena klaimnya tak segera dibayar BPJS Kesehatan,” ujar Kusreni.

Upaya mematuhi tata kelola yang dilakukan RSUP Dr. Kariadi terus dioptimalkan. Salah satu indikator kesuksesannya adalah angka penulisan sesuai Fornas yang pada Januari 2020 mencapai 100% dan diikuti Februari hingga November yang selalu berada di atas angka 99%.

Sementara, Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan PERSI dr. Daniel Wibowo, M.Kes yang memaparkan topik Pentingnya Clinical Pathway di RS untuk Akses Obat bagi Pasien Kronis, menegaskan kalangan perumahsakitan harus mengoptimalkan tata kelola obat dan seluruh sistem manajemennya guna mengantisipasi rencana Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang akan mengubah sistem pembiayaan. RS akan mendapat kucuran dana sekaligus untuk satu tahun untuk kemudian dievaluasi secara rutin, bukan sistem klaim yang selama ini berlaku.

Sementara, dalam kondisi saat ini, Daniel menyatakan staf klinis wajib mematuhi PPK termasuk clinical pathway yang disepakati. PPK harus dievaluasi dan disesuaikan dengan PNPK atau guidelines resmi, tapi sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatan.Penggunaan obat-obatan termasuk obat kronis termasuk yang diatur dalam PPK.

“Dalam praktik, verifikator BPJS Kesehatan melihat kesesuaian asuhan dan pemberian obat, termasuk obat kronis dengan PPK yang berlaku dalam proses verifikasi klaim,” ujar Daniel.

Daniel juga merinci aturan BPJS Kesehatan pada kondisi penyakit kronis yang belum stabil, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis (mengacu kepada Fornas) diluar paket INA CBGs sesuai indikasi medis sampai jadwal kontrol berikutnya. Peserta yang menderita penyakit kronis yang belum stabil diberikan resep obat untuk kebutuhan 28 hari sesuai indikasi medis yang pemberiannya terbagi 7 hari menjadi bagian paket INA CNG rawat jalan dan 21 sisanya dibayar BPJS K

Praktik baik lainnya dikupas Asep Supriatna, S.ST.RMIK dari RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung yang membawakan topik Penerapan Pengadaan Obat Kronis & Pengklaiman BPJS. Ia menyatakan tata kelola obat sangat dipengaruhi kelengkapan dan ketepatan yang dimulai dari tahapan resume medis, laporan operasi, hasil penunjang, resep obat dan ketepatan proses koding. (IZn- persi.or.id)