PERSI: Panggil RS Jika Ada Indikasi Fraud Covid-19, Karena Tudingan Memberatkan Kerja Kami

drtonang persi

drtonang persi

Teguran pada rumah sakit yang diindikasikan melakukan fraud atau kecurangan dalam penanganan Covid-19 hendaknya disampaikan langsung oleh pejabat pemerintah, tanpa perlu menimbulkan polemik dan risiko berbahaya dengan melemparkan tudingan melalui media. Saat ini kalangan perumahsakitan dan para tenaga medis masih terus bergelut dengan risiko dan tantangan keuangan karena turunnya jumlah pasien umum dan sistem klaim penanganan Covid-19 yang dilakukan di akhir, sehingga tudingan yang menyudutkan dari pejabat publik tentu sangat memengaruhi kondisi psikologis.

“Ini kan kita sudah berjuang keras selama tujuh bulan, jadi ya kalau dirasa ada yang tidak sesuai, panggil saja kamu, kalau dilempar ke masyarakat begini kan sekarang timbul pembicaraan juga di kalangan publik dan akan memengaruhi situasi penanganan Covid-19, ” ujar Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, (PERSI) Tonang Dwi Ariyanto yang juga Wakil Direktur RS Universitas 11 Maret dalam perbincangan Instagram Live bersama Radio Elshinta, kemarin, Senin (5/10).

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan RS terlalu mudah memberikan status Covid-19 pada pasien.

Menjawab tudingan itu, Tonang menegaskan bahwa penetapan status Covid-19 telah diatur jelas oleh Kementerian Kesehatan. “Status Covid-19 itu diberlakukan jika sudah ada penegakan diagnosa dengan swab, nah bagaimana jika hasil belum keluar namun pasien keburu meninggal? Untuk mengurangi risiko, untuk pasien bergejala walaupun hasil tes belum ada tetap dimakamkan dengan protokol Covid-19 untuk keamanan bersama,” kata Tonang yang menyebutkan kendala itu juga terkait kecepatan kerja laboratorium yang juga terkait ketersediaan reagen yang saat ini juga dipasok Kementerian Kesehatan.

Tonang menegaskan PERSI dan RS siap dipanggil dan diperiksa terkait penggunaan anggaran negara, namun hendaknya melalui prosedur sesuai tata kelola. Di sisi yang lain, RS pun sesungguhnya terikat pada berbagai peraturan saat pengajuan klaim dan harus menunggu pencairan. Dalam proses penanganan, RS terlebih dahulu menggunakan sumber daya mandiri. (IZn – persi.or.id)