PERSI Jatim Gelar Diskusi Direktur RS dengan Kemenkes, BPJS Kesehatan, Dinkes dan PERSI Pusat

diskusi bersama1

::cck::10::/cck::
::introtext::

Surabaya – Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Jawa Timur menggelar diskusi bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI, Pengurus PERSI Pusat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jawa Timur serta para direktur rumah sakit.

::/introtext::
::fulltext::

diskusi bersama1Pertemuan yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Samator, Surabaya, Kamis (13/9), mengupas tentang Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, Perdiyan (Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan) nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 dicabut serta Pelayanan Rujukan Online BPJS Kesehatan.

Perdiyan 2,3,4 dan 5 tahun 2018 itu memunculkan polemik karena mengubah aturan tentang pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang dinilai merugikan RS dan pasien.

Pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi dibatasi hanya dua kali dalam sepekan. Selain itu, RS yang tidak memiliki dokter spesialis rehabilitasi medik tidak bisa mengajukan klaim pembiayaan fisioterapi.

Sedangkan sistem rujukan online merupakan digitalisasi proses rujukan berjenjang, diklaim BPJS Kesehatan akan memudahkan dan memberi kepastian peserta dalam memperoleh layanan di RS sesuai kompetensi, jarak dan kapasitas RS tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

Sistem ini diwajibkan bagi semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sudah terhubung jaringan komunikasi internet mulai 21 Juni 2018 lalu. Sistem ini resmi diujicobakan di 20.906 fasilitas kesehatan pada Agustus lalu. (IZn – persi.or.id)

::/fulltext:: ::cck::10::/cck::