PERSI Dukung Sistem Akreditasi RS yang Independen dan Berskala Global

Sebanyak 83% rumah sakit (RS) di Indonesia telah terakreditasi, 37% di antaranya terakreditasi paripurna, utama 13%, madya 16%, dasar 8% dan perdana 26%. Tercatat pula, sebanyak 44 RS terakreditasi internasional, terdiri atas 26 memiliki sertifikat Joint Commission International (JCI), 1 mengantongi Accreditation Council on Healthcare Standars (ACHS), 13 terakreditasi oleh Komite Akreditasi RS (KARS) Internasional dan 4 RS mengantongi akreditasi JCI sekaligus KARS Internasional.

Ketua Umum Perhimpunan Rumahsakit Seluruh Indonesia (PERSI) Bambang Wibowo mengungkapkan hal itu dalam paparan berjudul Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan ke Jenjang Medical Tourism Melalui Pelaksanaan Akreditasi dalam Webinar Nasional Hukum Kesehatan Ke-4 bertema Hadirnya Lima Lembaga Akreditasi Baru, Mampukah Mendongkrak Mutu Pelayanan Kesehatan yang disiarkan langsung melalui Kitras.id, hari ini, Sabtu (4/12).

Bambang Wibowo menyatakan, akreditasi menjadi syarat penting upaya membangun mutu juga untuk membangun industri wisata medis yang membutuhkan kehadiran lembaga akreditasi internasional. “Saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, di antaranya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang dialami saat berada di RS mencapai 1 dari 10 pasien, sesuai data yang terungkap dari kasus di negara berkembang. Selain itu, juga terjadi resistensi antibiotik yang dipicu penggunaan antibiotik yang berlebihan di fasilitas layanan kesehatan. Catatan lainnya, secara global, biaya yang diakibatkan oleh medication error adalah sebesar 42 miliar dollar AS,” kata Bambang.

Pandangan PERSI lainnya, kata Bambang, regulasi yang eksplisit mengatur mutu pelayanan kesehatan masih terfragmentasi dan belum ada regulasi, monitoring dan evaluasi belum konsisten dan data belum digunakan secara optimal serta sistem akreditasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan budaya peningkatan mutu. “Kita menghadapi akses faskes tidak merata dan variasi kompetensi yang lebar antar RS dan wilayah,” kata Bambang.

Bambang juga mengingatkan regulasi terkait akreditas RS di antaranya adalah, RS wajib terakreditasi berkala stiap 4 tahun sekali, setelah beroperasi 2 tahun sejak ijin operasional pertama kali, sesuai Permenkes 12/2020. Sedangkan PP 47/2021 menyebutkan, RS wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS melalui akreditasi.

“Akreditasi tidak berarti bahwa kesalahan tidak akan pernah terjadi, tetapi penyedia yang terakreditasi lebih bersedia untuk belajar dari kesalahan tersebut, pada tingkat yang berbeda-beda. Selain itu, RS yang telah diakreditasi membuat pasien mendapatkan kepastian bahwa perawatan yang mereka terima merupakan standar yang baik.”

PERSI, kata Bambang, mendukung terbangunnya lembaga akreditasi yang independen serta bermutu dan mampu bersaing global. Tujuannya, mendukung peningkatan mutu pelayanan yang lebih baik, terbangunnya reputasi internasional lembaga akreditasi serta mendorong dan menjadi daya tarik wisata medis.” (IZn – persi.or.id)