Paripurna 5 Kongres PERSI: Bangun Budaya Keselamatan, RS Wajib Lakukan Survey dan Asesmen

Rumah sakit (RS) perlu melakukan survei budaya keselamatan secara berkala setiap 18-24 bulan sebagai bahan perumusan strategi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Selain itu, RS juga perlu melakukan self assessment tentang kematangan budaya keselamatan untuk melakukan upaya perbaikan guna mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi (generatif). Penilaian itu juga memperhatikan indikator
budaya keselamatan yang terkuat dan terlemah.

Demikian diungkapkan Tehnical Expert Strategic Advisor Pertamedika IHC yang juga Surveior Komisi Akreditasi RS (KARS) DR. Dr. Duta Liana, MARSIHC dalam paparannya yang berjudul Budaya dan Kebijakan Keselamatan Pasien pada Kondisi Lonjakan Kasus Covid19. Duta menjadi salah satu pembicara dalam Paripurna 5 Quality and Patient Safety: Problematika Penerapan Patient Safety di Era Pandemic dan Pasca Pandemic.

Duta yang juga tergabung dalam Bidang Trainer Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) serta dosen FKM Universitas Indonesia menyatakan RS wajib melindungi keselamatan pasien dan staf dengan melakukan upaya keselamatan di era pandemi COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan serta yang terpenting, membentuk kultur.

RS dapat memanfaatkan telemedisin, rekam medis elektronik, isoman, homecare, vaksinasi, program PCR, ruangan bertekanan negatif, pemenuhan dan penggunaan APD, artificial intelligence berbentuk robot. “Namun, yang terpenting adalah budaya keselamatan yang mampu menggerakkan orang untuk berperilaku aman sehingga mencegah terjadinya insiden terutama di era pandemi COVID-19. Budaya keselamatan membutuhkan komitmen sebuah organisasi dalam mengelola keselamatan dan kesehatan pasien dan pekerjanya dengan pendekatan manajemen risiko misalnya melakukan walkaround leadership,” kata Duta.

Duta memaparkan, budaya keselamatan di RS akan mampu menggerakkan orang dalam kelompok untuk bersikap terbuka, melaporkan, belajar dan terinformasi. “Budaya keselamatan yang positif akan mengurangi angka insiden dan kecelakan di pelayanan kesehatan serta harus menjadi bagian dari budaya organisasi.”

Duta juga menjelaskan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan, terdiri atas perilaku tidak layak (inappropriate) seperti katakata/bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan memaki. Juga, perilaku yang mengganggu (disruptive) antara lain perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal dan nonverbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain dan celetukan, melecehkan (harassment) terkait dengan ras, agama dan suku termasuk gender serta pelecehan seksual.

Sebaliknya, lanjut Duta, RS harus menetapkan visi yang meyakinkan untuk keselamatan, memangun kepercayaan, rasa hormat, dan inklusi terhadap organisasi, pasien dan keluarga, melibatkan Board of Directors (BOD), memprioritaskan keselamatan dalam pemilihan dan pengembangan pemimpin, memimpin dan beri penghargaan pada budaya yang adil/ just culture serta menetapkan ekspektasi perilaku organisasi. (IZn – persi.or.id)