Mulai 2021, Insentif Petugas Covid-19 Langsung Ditransfer ke Rekening Nakes

Tenaga kesehatan yang bertugas dalam pelayanan COVID-19 di RS milik pemerintah pusat, RS lapangan, RS milik Pemda dan RS Swasta berhak mendapatkan insentif. Mereka yang telah terdaftar dan memiliki surat tugas mendapat insetif karena memiliki risiko keterpaparan, sehingga yang berhak hanyalah yang terlibat langsung dalam pelayanan pasien COVID-19.

Selain menggunakan anggaran pemerintah pusat, pembayaran insentif juga menggunakan anggaran daerah. “Kombinasi diantara keduanya merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Untuk RS milik Pemda, Puskesmas dan Labkesda merupakan tanggung jawab daerah agar pembayarannya lebih cepat,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi.

Oscar menegaskan, pemerintah terus mempercepat pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 pada 2021. Percepatan ini juga termasuk tunggakan insentif tahun anggaran 2020.

Oscar memaparkan, Setelah pengajuan anggaran Kemenkes terhadap Kemenkeu disetujui serta merujuk hasil review dari BPKP, maka pembayaran insentif telah mulai disalurkan sejak 14 April 2021 lalu. Hingga April 2021, total tenaga kesehatan yang telah menerima insentif dan santunan kematian sebanyak 35.845 orang dengan total anggaran sekitar Rp246,8 miliar.

Sementara untuk 2021, per 20 April, usulan insentif yang masuk melalui aplikasi ada 181 faskes dengan jumlah nakes sebanyak 30.105 dan total insentif sekitar Rp186,6 miliar.

“Kami imbau kepada rumah sakit untuk segera mengusulkan daftar nakes yang mendapatkan insentif supaya bisa cepat terbayarkan. Kami sangat mengharapkan fasyankes yang pada 2021 ini memberikan pelayanan harap untuk segera menginput data, untuk pengajuan insentif tenaga kesehatannya,” kata Plt Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kirana Pritasari.

Pada 2021, lanjut Kirana, pemerintah telah melakukan perubahan pemberian insentif tenaga kesehatan yang tertuang dalam KMK No.HK.01.07/MENKES/4239/2021. Aturan baru ini menyebutkan, insentif akan dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan, untuk meminimalisir kekhawatiran adanya potongan, pungutan, keterlambatan serta transparansi. Untuk memastikan insentif sampai kepada sasaran, Kemenkes juga melakukan pemeriksaan acak pada tenaga kesehatan penerima insentif. (IZn – persi.or.id)