Komisi IX Gelar Rapat Defisit JKN dengan Kemenkeu, Kemenkes, DJSN, IDI dan PERSI

::cck::12::/cck::
::introtext::

Jakarta – Komisi IX DPR hari ini menggelar rapat terkait kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan menghadirkan Kementerian Kesehatan, Kementrian Keuangan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) serta pihak-pihak terkait lainnya.

::/introtext::
::fulltext::

Rapat terbuka itu diselenggarakan di ruang rapat Komisi IX Gedung DPR Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf.

Dede Yusuf menegaskan, rapat kali ini untuk membahas upaya pemerintah mengatasi defisit JKN terkait banyaknya keluhan yang diterima DPR.

“Kami menerima banyak surat pengaduan, termasuk dari PERSI yang anggotanya, rumah-rumah sakit (RS) yang tagihannya tidak dibayar BPJS Kesehatan mulai 3 hingga 6 bulan dan itu telah berdampak pada para dokter. Ada pula tagihan dari Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi sebesar Rp3,5 triliun yang hingga kini macet karena anggaran BPJS Kesehatan juga macet,” kata Dede Yusuf.

Terkait upaya menangani defisit BPJS Kesehatan tersebut, lanjut Dede Yusuf, DPR telah melakukan diskusi terfokus dengan melibatkan Ketua Kompartemen Hukum dan Advokasi PERSI Budi Sampurno yang nantinya akan diwujudkan sebagai buku putih JKN yang aman diserahkan pada pihak pemerintah.

“Kami sejak setahun lalu sudah mengundang mitra-mitra terkait, sejak 2014, 2015 selalu melaporkan kekurangan dana, mulai Rp4 triliun, Rp5 triliun, Rp6 triliun dan kini telah mencapai Rp16 triliun. Kami mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujar Dede Yusuf. (IZn – persi.or.id)

::/fulltext:: ::cck::12::/cck::