Karyawan Kena Covid-19, Manajemen Kantor Tak Perlu Kuatir, Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah Kendati Bukan Anggota BPJS Kesehatan

pasien covid19

pasien covid19

Pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit (RS) rujukan sama sekali tidak akan dibebani biaya perawatan. Seluruh klaim disampaikan RS rujukan kepada Kementerian Kesehatan yang akan ditembuskan ke BPJS Kesehatan dan dinas kabupaten/kota.

“Jadi kalangan perkantoran, pelaku usaha dan pelaku industri agar tidak khawatir mengenai pembiayaan perawatan pekerjanya yang positif COVID-19, karena seluruh biaya perawatan ditanggung pemerintah baik mereka yang ikut maupun tidak ikut BPJS Kesehatan termasuk warga negara asing,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam Konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Karena itu, lanjut Wiku, yang perlu dilakukan kalangan perkantoran yang memiliki karyawan adalah bersikap transparan melaporkan jika ada karyawan yang positif COVID-19 pada dinas kesehatan setempat. Kantor selanjutnya wajib melakukan upaya pengendalian lanjutan yaitu tracing untuk bisa menjaring kontak erat dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat serta dinas ketenagakerjaan.

Jika ditemukan kasus positif tambahan, kata Wiku, manajemen kantor harus segera merujuk karyawan positif tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan, baik perawatan atau isolasi. Manajemen kantor juga harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan karyawan yang negatif COVID-19 harus dipekerjakan di rumah.

“Sementara itu jika ditemukan karyawan positif dalam jumlah banyak di kantor tersebut maka kantor tersebut harus ditutup sementara untuk dilakukan disinfeksi. Kami imbau perkantoran untuk memberikan layanan uji usap atau swab gratis bagi daftar kontak erat yang ada.” (IZn – persi.or.id)