Jalankan Fungsi RS Pendidikan, RSMS Purwokerto Bersinergi dengan 32 Kampus Minimal Akreditasi B

Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 32 institusi pendidikan, sesuai dengan misi sebagai RS kelas B pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia, misi kedua tersebut berupa menyelenggarakan pendidikan, yaitu penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan.

“Sebagai RS pendidikan wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan institusi pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21-23 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan. Agar kualitas pendidikan sejalan dengan layanan, RSMS hanya menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan berakreditasi minimal B. Ini pula yang mendukung RSMS terakreditasi internasional oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS),” kata Direktur RSMS Purwokerto dr Tri Kuncoro MMR.

Sebanyak 32 institusi pendidikan tersebut terdiri atas 15 institusi di antaranya melakukan penandatangan kerja sama dan 17 institusi lainnya melakukan penandatangan adendum perjanjian kerja sama.

Institusi tersebut terdiri atas Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Semarang, Poltekes Surakarta, Poltekes Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Riau. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Teknik Komputer, Fisioterapi, Teknik Radiologi, Sanitasi, Rekam Medik, Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi.

Pandemi COVID-19, kata Tri, pmemicu perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu diatur kembali dalam perjanjian kerja sama antara RSMS dan institusi pendidikan, dari aspek metode, jumlah peserta didik, maupun biaya.

Metode kini mengombinasikan daring dan praktik dengan modul yang disesuaikan dengan target kompetensi dan jumlah peserta didik maksimal 50% dari kuota saat kondisi normal. Biaya pun perlu penyesuaian untuk penyediaan disesuaikan kebutuhan alat habis pakai dan bahan habis pakai yang sesuai standar layanan rumah sakit, seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer.

“Penyesuaian tarif tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020. Ini menunjukkan tata kelola pendidikan RSMS didasari ketentuan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel,” kata Tri. (IZn – persi.or.id)