Indonesia (Masih) Kekurangan Tenaga Dokter

Sudah lama terdengar negara kita belum memiliki tenaga kesehatan yang merata di seluruh pelosok. Tentu hal ini diikuti dengan fasilitas kesehatan yang belum baik di banyak daerah, penyediaan obat yang belum baik, sistem rujukan yang masih harus dibenahi dan lain-lain. Menurut data, rasio kekurangan jumlah TT dengan penduduk di Indonesia ialah 0,7 per 1000 penduduk. Banyak pihak yang menganggap Infrastruktur dan ketersediaan profesional medis, ranahnya kebijakan pemerintah dan tidak masuk ke pembiayaan JKN.

Mengutip berita Indonesia Kekurangan 1.921 Dokter Spesialis Dasar, saat ini Indonesia masih kekurangan dokter spesialis empat dasar dan anestesi di seluruh rumah sakit mulai di perbatasan sampai milik perusahaan BUMN. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri. Spesialis empat dasar yang dimaksud ialah anak, bedah, penyakit dalam dan obsgyn. Indonesia juga masih membutuhkan 4.000 dokter spesialis dari seluruh bidang kedokteran. Hal ini masih menjadi kendala karena daya tampung di universitas yang terbatas, meski sudah ada program beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis yang akan melahirkan 6.680 dokter spesialis di tahun 2017.

Mengutip tulisan Erta Priadi Wirawijaya yang berjudul Pelayanan Kesehatan Indonesia Vs Malaysia, ada tiga hal penting menyangkut kepuasan pasien. Pertama adalah pelayanan/service yang diberikan, kedua: fasilitas, ketiga: harga. Jumlah dokter di Malaysia lebih banyak dibandingkan pasien, dokter hanya boleh menerima pasien dalam jumlah tertentu per hari, agar dapat berkomunikasi dengan pasien secara tuntas. Di Indonesia, dokter umum masih menerima 50 pasien/hari di puskesmas.

Gaji dokter fresh graduate di Malaysia ialah 15 juta rupiah, di Indonesia 2,5 juta/bulan. Kondisi ini yang menyebabkan banyak dari dokter muda yang memilih bekerja di kota besar karena dapat bekerja di luar (praktek mandiri). Hal ini memicu gelombang banyaknya dokter yang ‘hanya mau’ bekerja di kota-kota besar. Praktek mandiri di daerah tentu misalnya di daerah terpencil dan kepulauan di Indonesia, tidak mungkin dilakukan karena alat kesehatan yang terbatas. Belum lagi, daya tampung RS di daerah jumlahnya terbatas.

Faktor lain yang memicu ketimpangan tenaga dokter atau tenaga medis lain ialah pendidikan kedokteran di Indonesia yang berbasis universitas (university based), bukan hospital based. Itu sebabnya residen di Indonesia harus membayar biaya pendidikan, sementara di banyak negara lain, para residen ini dibayar karena memperdalam ilmu spesialisnya di bawah bimbingan konsulen senior. Hal tersebut juga menjadi penyebab jumlah residen yang terbatas dan membatasi jumlah dokter spesialis yang tersebar di daerah.

Lain pula cerita dari Jerman, generasi mudanya kurang berminat pada profesi dokter, perawat dan sejenisnya karena beban pekerjaan yang berat, ada sistem shift, harus jaga malam, di akhir pekan belum tentu bisa libur, sementara insentif tidak seberapa dibanding profesi lain. Ini menyebabkan Jerman mengalami kekurangan tenaga professional kesehatan khususnya dokter dan perawat sehingga banyak merekrut tenaga asing dari Asia, terutama Filipina. Soal ‘mengundang’ tenaga ksehatan dari negara lain ke negara maju juga dilakukan oleh negara digdaya, yaitu Amerika.

Mengutip berita Why America Steals Doctors From Poorer Country, faktanya dalam 10 tahun terakhir 25% dokter di Amerika dididik di negara lain, antara lain negara-negara Sub Sahara – Ghana, Nigeria, Afrika Selatan dan seterusnya. Jika mencermati pendidikan kedokteran di Amerika, sebuah laporan baru-baru ini di The Lancet menunjukkan bahwa AS hanya tidak melatih cukup dokter untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Sedikit banyak kebijakan penerimaan dokter dari negara yang lebih miskin ini mempengaruhi sistem kesehatan di negara asal dokter tersebut.

Kutipan berita Healthcare professional shortages in Hong Kong – The many reasons and controversies – Part 1, yang menyatakan tahun 2003, ada 300 sekolah kedokteran yang akhirnya dipadatkan menjadi 250 (2009). Hal ini dilakukan karena pada tahun 2013, terjadi surplus dokter yang menyebabkan banyak dokter yang menganggur di negara ini. Selain itu, para dokter di negara ini harus bekerja 80 jam/minggu, akibatnya mereka mengalami kelelahan dan stres. Hal ini berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan yang diberikan.

(Berdasarkan diskusi internal Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) di grup Whatsapp®)