Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan terus mengawal sektor kesehatan, di antaranya terlihat pada alokasi anggaran Rp187,5 triliun atau 5,6% dari APBN. Menkeu menyampaikan hal ini saat menyampaikan keynote speech pada hari ketiga Seminar Nasional PERSI XIX, Seminar Tahunan Patient Safety XVII dan Hospital Expo XXXV, pada Kamis, 21 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).
“Mari kita manfaatkan bonus demografi yang akan berakhir pada 2035 untuk mengawal Indonesia menuju negara maju dari kondisi sekarang di tingkat upper middle income country. Posisi yang sangat strategis karena negara-negara lain, terutama negara maju justru tengah berada dalam kondisi aging society,” ujar Menkeu.
Menkeu juga mengingatkan, kalangan rumah sakit untuk berkomitmen melaksanakan tata kelola, termasuk melaksanakan prinsip antikorupsi. “Karena semua upaya memperjuangkan dan mengatur angaran ini akan hancur akibat rusaknya tata kelola.”
Pada peserta rangkaian Seminar Nasional PERSI, Menkeu juga menyatakan apresiasinya atas kerja keras kalangan rumah sakit serta pelaku kesehatan lainnya yang telah optimal mengawal Indonesia melalui pandemi.
“Kami di Kementerian Keuangan mengawal dari segi anggaran, baik itu untuk penanganan Covid-19 maupun di sektor sosial ekonomi. Kami ucapkan terima kasih pada kalangan medis dan rumah sakit yang juga telah bekerja keras di bidang pencegahan dan pengobatan. Berkat kolaborasi itu Indonesia diakui dunia sebagai salah satu negara yang melaksanakan penanganan pandemi dengan baik,” kata Menkeu.
Menkeu juga mengingatkan, tantangan situasi geopolitik yang dipicu konflik Ukraina dan Rusia pada 2022 masih akan terus berlanjut, bahkan diperparah krisis Palestina dengan Israel yang baru-baru ini terjadi. “Tentu ini akan berpengaruh pada situasi dunia, termasuk sektor ekonomi, sosial dan kesehatan. Saat ini begara dunia cenderung memilih dengan siapa dia bisa atau tidak bisa melakukan transaksi.”
Tantangan berikutnya, lanjut Menkeu, perubahan iklim yang akan berpengaruh pada seluruh sektor serta digitalisasi yang berjalan kian cepat. “Di dunia kesehatan, ada banyak perubahan yang terjadi akibat digitalisasi dan ini akan terus terjadi ke depan.”
Terkait perkembangan industri alat kesehatan, Menkeu mengingatkan bahwa keberpihakan pada produksi dalam negeri harus diberikan, termasuk dari kalangan rumah sakit. “Ada keluhan bahwa harganya lebih mahal dengan perkembangan teknologi yang sedikit lebih lamat, namun keberpihakan harus dilakukan agar 20 tahun ke depan, situasinya berbeda. Nantinya, kita tidak akan disalahkan karena kurang memberi kesemaptan pada industri lokal. Memang harus ada trade off untuk apa yang kita perjuangkan,” kata Menkeu. (IZn – persi.or.id)
