DR.Dr. Iwan Dakota SpJP(K), MARS, FIHA, FESC,FACC, FSCAI : Merintis Pemerataan Layanan Jantung Komprehensif

driwan dakota1

driwan dakota1DR. Dr. Iwan Dakota SpJP(K), MARS, FIHA, FESC,FACC, FSCAI, memaparkan tentang misi besar Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, agenda yang kini dirintis untuk memeratakan kualitas layanan jantung komprehensif dari Sabang hingga Merauke hingga akrobat manajemen keuangan yang dilakukan untuk menyelamatkan pasien bayi dan anak dengan kelainan jantung.

Direktur Utama Pusat Jantung Nasional Harapan Kita itu menerima persi.or.id di ruangannya.

Berikut wawancara lengkapnya.

Pada berbagai kesempatan, Anda selalu menekankan bahwa kini rumah sakit (RS) yang Anda pimpin berstatus resmi sebagai Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, bisa diceritakan lebih detil?
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) memang kini telah menjadi Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Proses ini sangat terkait dengan perjalanan sejarah. Sejak 1997, Menteri Kesehatan saat itu, Ibu Siti Fadilah Supari sudah menunjuk kami sebagai Pusat Jantung Nasional. Artinya, kami bukan hanya sebagai RS, tapi juga melakukan tindakan pembinaan pengampuan kepada RS jejaring di seluruh Indonesia dalam kaitannya dengan pelayanan kardiovaskular, termasuk juga pelatihan. Kemudian, dikuatkan lagi pada 2018 di era Ibu Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dengan surat keputusan yang menyatakan RS Harapan Kita sebagai pengampu jejaring kardiovaskular nasional.

Jadi, kalau kita melihat Pusat Jantung Nasional, juga mempunyai kewajiban dan tugas untuk melakukan pengampuan, pembinaan dan pelatihan dalam pelayanan kardiovaskular. Tugas kami adalah pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Oleh karena itu, kami punya Indonesia Cardivascular Research Center

Nah apa sih tugas sebagai Pusat Jantung Nasional? Pertama, melakukan pengampuan, pembinaan termasuk juga meningkatkan kompetensi SDM dengan kegiatan pelatihan bahkan sekaligus juga melakukan penelitian bersama jejaring.

Jejaring yang ada sekarang, ada dua jenis. Pertama, yang sudah mempunyai kemampuan operasi bedah jantung terbuka, ada 14 di seluruh Indonesia, terdiri atas RS milik pemerintah baik pusat maupun daerah, RS TNI serta RS Polri, mulai Aceh hingga Papua, di antaranya Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, hingga di Pulau Jawa, yaitu RS Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Sardjito di Yogyakarta, RSUP. Dr. Kariadi Semarang, RSUP Sanglah di Bali, RSUD Dr Moewardi Solo serta RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Selain itu juga ada RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang masuk dalam jejaring pembinaan kita.

Di luar 14 RS itu, ada 10 RS yang masih belum dapat melakukan operasi bedah jantung terbuka tapi sudah mampu melakukan tindakan canggih berupa intervensi non bedah atau minimal invasif serta cath lab untuk melakukan pemasangan ring. Jadi total ada 24 RS yang kita bina. Pada 2018, pemerintah menambahkan dua RS untuk dijadikan jejaring kardiovaskular yaitu RSUD Dr. Soedarso Pontianak Kalimantan Barat serta RSUD Dok II Jayapura, Papua.

Tugas ini tentu tidak ringan, yang paling berat, kita bisa bayangkan, saat melakukan pembinaan, misalnya minggu ini kita berangkat ke Aceh, dengan kekuatan tim 14 orang, lalu minggu berikutnya pindah ke RS di Manado. Dalam sebulan itu, harus ada bagian dari tim yang bergerak untuk melakukan pengampuan dan pendampingan. Untuk satu RS, kita bina dua tahun, sampai mereka bisa mandiri.

driwan dakota1

Bagaimana bentuk pengampuan itu?
Misalnya dalam kemampuan melakukan operasi, dokter bedah harus diajarkan oleh tim kami, didampingi dulu. Terlebih dahulu, kami menjadi operator, dia menjadi operator kedua. Suatu saat dibalik, dia jadi operator atau di kali ketiga, kami berada di luar hingga akhirnya mereka bisa melakukan operasi mandiri, dimulai dari yang sederhana. Proses itu dilakukan dua tahun.

Ada kriteria yang kita terapkan, misalnya setiap bulan mereka minimal melakukan operasi misalnya 4 atau 10, kemudian harus memberikan laporan, bagaimana hasilnya. Pada proses itu juga dilakukan telekonferensi, karena kita harus straight forward, kasus ini oke, bisa dilakukan sendiri, namun ada juga yang harus masih kami dampingi.

Kita kan harus mempertahankan kualitas. Kalau tidak, mortalitas tinggi, hasil nggak begitu bagus, masyarakat nggak akan percaya. Untuk kasus-kasus yang tergolong kompleks di tahapan pengampuan, mohon maaf, pasien RS yang kami bina, harus kirim ke Jakarta. Kami sangat menjaga trust masyarakat terhadap kemampuan RS melakukan operasi.

Apa yang melatari Pusat Jantung Nasional melakukan pengampuan dalam lingkup nasional?
Pertanyaannya, mengapa kita harus mengurusi hal-hal seperti itu? Mengapa kita bukan hanya mengelola RS, melayani pasien, tapi juga melakukan fungsi-fungsi pembinaan secara rutin dan memonitor hasilnya, menyusun SOP, agar jejaring kami kualitasnya harus sama dengan Harapan Kita?

Masalahnya adalah, pertama harus ada pemerataan pelayanan, kalau dibiarkan hanya ada Pusat Jantung Nasional yang mampu, berarti semua orang harus dikirim ke sini, dari seluruh Indonesia. Anda tahu berapa waktu tunggu untuk operasi di kita? Untuk dewasa mungkin enam bulan sedangkan pediatrik, pasien penyakit jantung bawaan anak, itu dua tahun, kalau itu terus dibiarkan, ketika saya panggil pasien tiga bulan lagi, sudah pada meninggal semua. Sehingga yang kita kerjakan adalah empowering, melakukan penguatan RS daerah agar mereka mampu. Tujuannya, agar tidak terpusat, nggak semua kasus pasien harus dikirim ke Harapan Kita.

Kedua, masyarakat di daerah akan lebih senang jika keluarganya dioperasi di daerah sendiri karena biaya lebih murah karena orang sakit itu kan pasti didampingi. Itu dampak sosial ekonominya.

Ketiga, faktor aksesibilitas, semua masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap layanan kardiovaskular, harus ada pemerataan dan penyebaran. Untuk mewujudkan itu, dari segi fasilitas gampang banget, satu tahun beres semua di seluruh Indonesia. Tapi, bagaimana dengan SDM-nya? Itu yang paling susah, makanya kami selenggarakan pendidikan dan pelatihan. Semua dokter bedah jantung di seluruh Indonesia harus pendidikan dan dilatih di sini, bahkan yang sudah selesai menjalani pelatihan pun, harus terus diperbaharui kemampuannya. Kami monitor terus proses ini, kalau mortalitasnya tinggi, kita bilang setop dan dokter harus refresh lagi di sini, kami lakukan terus audit medik.

Mengapa Pusat Jantung Nasional mampu melakukan semua itu? Karena loading case di sini banyak, dalam satu hari minimal ada 14 tindakan, sehingga ada 4.000 kasus operasi per tahun di sini serta variasi kasus-kasus lainnya, baik itu pada dewasa maupun anak.

Bagaimana dengan pemahaman yang ingin Anda berikan pada masyarakat terhadap keberadaan Pusat Jantung Nasional?
Kami juga ingin memberi pemahaman mengenai keberadaan RS jantung, selama ini orang berpikir hanya menangani pasien yang kena serangan jantung atau Penyakit Jantung Koroner (PJK) yang kasusnya memang mendominasi, yaitu 60%-70% dari semua kasus penyakit jantung.

Namun, di sini kami juga memiliki gedung delapan lantai, yang merawat anak-anak dan bayi yang lahir dalam kondisi biru, yang harus dioperasi saat itu juga. Penyakit jantung bawaan itu di antaranya kelainan struktur, pembuluh darah tertukar antara arteri dengan vena. Belum lagi penyakit jantung katup dewasa dan remaja serta penyakit jantung hipertensi, mungkin koronernya nggak apa-apa tapi jantungnya bengkak, orangnya nggak bisa jalan jauh. Untuk penyakit jantung bawaan, saya berani bicara, mayoritas 90% kasusnya dikerjakan di sini, hanya nol koma sekian persen yang dikerjakan di RS lain, sehingga waktu tunggunya bisa sampai dua tahun.

Saya cuma ingin membuka paradigma, Pusat Jantung Nasional bukan semata RS, kami memberikan kontribusi untuk pelayanan dan pendidikan untuk seluruh Indonesia.

Jadi dibutuhkan dua tahun untuk memastikan RS yang dibina tersebut sudah kompeten?
Ya, dari pembinaan tindakan bedah sampai dengan mereka bisa mandiri, kita hitung dua tahun. Jika outcomenya sudah cukup bagus, mereka akan lakukan tindakan mandiri. Tapi mereka pun tetap harus memberikan progress report dan laporan setiap bulan. Seumpama mereka operasi 10, hasilnya haus dilaporkan, kalau angka mortalitasnya masih tetap tinggi, kita setop, kita benahi kesalahannya terlebih dahulu.

Di tahap awal mereka yang datang ke sini, kemudian laporan wajib dilakukan setiap bulan, kita lakukan audit medik. Syaratnya, kualitas yang mereka lakukan harus sama dengan yang kita lakukan di sini sehingga nantinya di seluruh Indonesia kita harapkan sama, untuk itu diperlukan quality control untuk tindakan-tindakan.

Mengapa hingga kini waktu tunggu penanganan, terutama pada pasien anak di Pusat Jantung Nasional masih terhitung lama, yang menandakan pemerataan kemampuan di daerah masih rendah?
Sebab utamanya, ketersediaan SDM. Misalnya, pada kasus anak, dokter bedah jantung anak, pediatric cardiac surgeon itu langka sekali, alat dan teknologi juga sangat canggih, belum lagi dokter pendukung yang diperlukan, anastesi misalnya. Bayangkan besar jantung anak yang sangat kecil, apalagi bayi yang baru lahir.

Belum lagi, sebelum dioperasi pasien harus diberikan obat yang sangat mahal, ada yang sekali suntik itu Rp5 juta, untuk mempertahankan sampai dia dioperasi seminggu atau sebulan kemudian. Di RS kami, pediatric cardiac surgeon ada lima orang dan di seluruh indonesia total kurang dari 10.

Muncul pertanyaan, kenapa semua dibebankan ke RS Jantung Harapan Kita? Karena, RS-nya nggak mau melakukan tindakan tersebut, karena pertama membutuhkan teknologi tinggi, SDM-nya, termasuk perawatnya, juga harus khusus untuk itu.

Bagaimana dengan dukungan pembiayaan dari BPJS Kesehatan?
Kalau kita mau jujur, hampir semua tindakan pediatrik kardiologi itu adalah proyek merugi, karena unit cost real dengan klaim yang dicover BPJS Kesehatan nggak seimbang, jauh sekali.

Kenapa? Itu cerita lama, karena dari zaman case mix dulu sampai Indonesia Case Based Groups (INA CBG’s) sekarang, biayanya tidak terkeluarkan dari mana-mana, sehingga diambil perkiraan rata-rata biaya tindakan yang dinilai equal. Itu sampai sekarang nggak diubah. Kalau mau jujur, prosedur bedah jantung anak Norwood itu biaya bisa sampai 1 miliar, itu operasi jantung pediatrik yang paling susah dilakukan, angka keberhasilannya juga nggak begitu tinggi, tapi kami lakukan di sini untuk menyelamatkan pasien. Belum lagi, ada obat-obatan tertentu yang harus diberikan sembari menunggu tindakan berikutnya.

Biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu tidak sesuai dengan unit cost. Sehingga ini bisa dibilang proyek tekor kesohor untuk RS Jantung Harapan Kita, kami lebih banyak ruginya sekarang tapi show must go on! Operasi jantung anak itu tidak ada yang simple, jarang sekali yang operasinya hanya satu kali, tindakan harus dilakukan hingga tiga kali, karena harus tunggu sampai besar sedikit ukuran jantungnya. Jadi, lebih rumit dibandingkan kasus jantung dewasa seperti PJK.

Belum lagi ada beberapa tindakan yang bedah kardiologi terbuka yang memerlukan obat-obatan, yang mahal sekali dan tidak ada tercantum dalam sistem tarif BPJS Kesehatan. Hingga kini sistem itu belum pernah direvisi, itu yang menyebabkan RS-RS lain nggak mau melakukan prosedur itu, selain karena alasan tenaganya nggak punya, pembayaran BPJS Kesehatan juga tidak sesuai dengan unit cost, sudah begitu, lama pula dibayar.

Tindakan apa yang sudah dilakukan Pusat Jantung Nasional untuk mengatasi masalah ini?
Kami sudah memberikan masukan ke Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) sebagai insitusi yang mengatur sistem tarif, karena tugas BPJS Kesehatan kan hanya membayar sesuai ketentuan INA CBG’s. Kami laporkan ke P2JK bahwa ini loh ada beberapa hal yang tidak sesuai antara unit cost dan biaya yang dibayarkan INA CBG’s , sehingga perlu dilakukan revisi agar RS lain pun mau melakukan prosedur yang selama ini diserahkan hanya kepada Pusat Jantung Nasional.

Terkait ini, ada cerita lucu, salah satu CEO RS swasta berkata pada saya, kasus di RS Jantung Harapan Kita itu banyak, sebagian kasih dong ke kita! Oke, saya tawarkan kasus pediatrik, dia lalu bilang, jangan dong rugi, kasus dewasa saja. Saya bilang, kalau memang mau sharing, ya pada kasus-kasus operasi pediatrik kardiologi, sehingga bisa mengurangi waktu tunggu dan beban Pusat Jantung Nasional.

Jadi, langkah Pusat Jantung Nasional untuk mengatasi penumpukkan kasus-kasus sulit, termasuk pediatrik ini?
Pertama, kami terus lakukan empowering RS untuk bisa melakukan operasi bedah terbuka, pediatrik serta bedah lainnya sesuai kompetensinya. Kedua, kita harapkan pemerintah juga memperbaiki tarif pediatrik INA CBG’s untuk pediatrik kardiologi.

Ketiga, kita himbau teman-teman dokter bedah jantung terutama, juga kardiolog lainnya untuk mau disebar ke seluruh Indonesia. Jangan maunya numpuk di Jawa dan beberapa Sumatera, sehingga kita bisa melakukan tindakan pemerataan pelayanan di seluruh Indonesia. Jadi, kita tidak hanya memikirkan RS ini saja, tapi RS di seluruh Indonesia.

Dengan ketidaksesuaian tarif dengan unit cost tadi, bagaimana Anda menyikapinya dalam mengelola keuangan Pusat Jantung Nasional?
Kami melakukan subsidi silang. Memang ada biaya yang harus dikeluarkan dari RS untuk menutup tarif unit cost yang tidak sesuai dengan BPJS Kesehatan, misalnya, biaya yang sebenarnya menghabiskan Rp70 juta, namun hanya dibayar Rp 30 juta, terpaksa kami subsidi.

Untuk menutupnya, pertama dari tindakan lain yang memungkinan RS mendapat penerimaan lebih. Kedua, kita juga mendapat dana CSR dari perusahaan swasta, Yayasan Jantung Indonesia dan bantuan pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. Aplikasi penggalangan dana publik juga bisa masuk ke kami, karena dulu pernah masuk bantuan dari stasiun televisi swasta yang membuka donasi.

Seharusnya dengan posisi strategis Pusat Jantung Nasional, urusan penyesuaian tarif ini lancar ya?
Kami melakukan komunikasi intens dengan P2JK dan Kementerian Kesehatan, sebenarnya jika memang ingin memecahkan masalah ini, harus dalam skema yang besar, lingkup nasional, termasuk melibatkan Komite Penanggulangan Penyakit Kardioserebrovaskular Nasional milik Kementerian Kesehatan yang barangkali kita bisa jadikan acuan. Ini harus sama-sama, nggak bisa Pusat Jantung Nasional sendirian, semua stake holder harus ikut. Agendanya adalah perbaikan tarif, serta bersama organisasi profesi mengupayakan penyebaran dokter bedah jantung ke seluruh Indonesia, jangan semua berkumpul di Jawa.

Bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah?
Banyak pemerintah daerah yang mau membantu memberikan pelayanan jantung bagi masyarakatnya. Contohnya, Kalimantan Timur, gubernurnya sendiri yang bilang kami harus punya kemampuan bedah jantung terbuka, sehingga kemudian sumber daya di sana kami kuatkan, support penuh. Beberapa gubernur lainnya, seperti Aceh, dulu juga pernah datang ke sini, lalu kami bantu. Juga, ada Riau, Sulawesi Barat, Mamuju.

Support dari pemda ini paling krusial, mereka mau mengupayakan dokter bedah di wilayahnya, memberikan fasilitas, sehingga dokternya betah. Pemberian beasiswa juga bisa dilakukan, dokter yang kemudian tugas belajar, tapi ketika mereka sudah selesai, harusnya diberikan perhatian oleh pemdanya. Ada beberapa kasus, di sejumlah daerah, dokter bedah jantungnya nggak betah di sana, tiga bulan ke luar, kami ikut prihatin. Jika mau mengembangkan dokter bedah di daerah, berikan fasilitas, basiswa, dan jika mereka sudah selesai, berikan perhatian.

Namun tentunya, jangan semua urusan dibebankan kepada Pusat Jantung Nasional. Semua stake holder harus terlibat, termasuk pemda setempat. Kebutuhan untuk pemerataan ini, mungkin tidak banyak yang memikirkan, tapi Pusat Jantung Nasional memikirkannya, misalnya RS DOK 2 Papua, harus ada solusi untuk masyarakat di sana, mencari solusi untuk keberadaan dokter bedah jantung, ini jadi concern kami.

Bagaimana dengan sejarah yang melatari Pusat Jantung Nasional serta pergerakannya membantu RS-RS lain?
Kisah pendirian Harapan Kita, dimulai ketika Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto, mempunyai ide, harus ada RS khusus jantung, waktu itu sudah ada Yayasan Jantung Indonesia. Kasusnya banyak, sehingga harus ada perhatian khusus, RS khusus. Sehingga pada 1985, didirikan RS Harapan Kita dengan melakukan benchmarking kepada salah satu RS Jantung di Texas, Austin, Amerika Serikat dipandu oleh profesor di sana, dokter bedah jantung paling top pada 1980-an.

Waktu itu RS masih dimiliki Yayasan Harapan Kita, baru pada 1998 diserahkan penuh kepada pemerintah dan karyawannya PNS. Bangunan fisik diserahkan penuh pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, waktu itu selain Harapan Kita belum ada RS lain yang intens melakukan tindakan operasi jantung. Sehingga, pada tahap awal, dokter-dokter bedah di sini secara pribadi menjalin koneksi ke daerah, ke Padang, juga kota-kota lain. Mereka mengajari dokter-dokter di daerah walaupun saat itu belum ada perintah khusus. Mereka bilang, oke saya bantu lakukan operasi, jadi sifatnya voluntary. Itu terjadi dari 1985 hingga 2000-an.

Sehingga selanjutnya kami membuat kegiatan itu dilakukan institusi. Kami menentukan RS mana yang perlu kita bina, prioritasnya RS pemerintah, karena yang melayani masyarakat banyak dengan jaminan dari Askes saat itu. Bahkan, kalau kami membina di daerah, bukan cuma orangnya, namun peralatan pun dipinjamkan di sana. Heart lungs machine, mesin jantung paru yang menggantikan kerja jantung dan paru ketika operasi milik kami sempat digunakan di RSHS,

Padang dan Palembang hingga satu tahun lebih. Saat itu mereka belum mampu membeli karena memang mahal, hingga Rp1 miliar, hingga kemudian mereka mampu membeli dengan uang dari Pemda atau dari Kementerian Kesehatan, semua itu dilakukan karena show must go on.

Bahkan, tenaga yang kami kirim bisa tinggal sementara di sana, karena pascaoperasi itu pasien masih perlu pemantauan dan juga harus mengajari dokter di sana. Jadi saya kira nggak begitu banyak RS di Indonesia yang melakukan proses seperti kami, secara terstruktur, terjadwal, menjangkau dari Sabang hingga ke Marauke.

Target Pusat Jantung Nasional ke depan?
Saat ini kami punya program meng-empower RS lain untuk melakukan pelayanan optimal, bahkan mungkin maksimal dengan harapan pemerataan pelayanan. Nggak cukup hanya 14 RS dengan kemampuan melakukan bedah jantung terbuka, kita sebenarnya ingin setiap provinsi memiliki RS yang mempunyai kemampuan itu, sehingga kalau terjadi apa-apa, cukup ditangani di sana, terjadi pemerataan pelayanan. Kedua, dari segi sosial ekonomi akan lebih hemat kalau pembedahan dikerjakan di RS terdekat.

Maka proses pengampuan itu kami monitor dan evaluasi terus, jika ada kekurangan, kami segera dampingi. Jika ada kasus sulit, kita ke sana untuk melakukan operasi. Jika semua proses berlangsung mulus, semua RS akan mandiri. Target kami, semua RS milik pemerintah di tingkat provinsi, harus dapat melakukan operasi bedah jantung terbuka sehingga bisa disebut pelayanan jantung komprehensif, baik nonbedah hingga bedah jantung.

Kapan target itu bisa terealisasi?
Kami nggak bisa prediksi karena ada beberapa kriteria, pertama sarana dan prasarana. Ruang bedah jantung itu berbeda dengan ruang bedah biasa, sangat berbeda. Kelengkapan di dalamnya jauh lebih canggih, lebih mahal, harus ada dokter bedah jantung, dokter anastesi khusus jantung, harus ada perkusionis, serta perawat yang punya skill di ruangan operasi. Belum lagi ICU serta fasilitas perawatan pasca bedah, itu paling susah. 

Sehingga kalau ditanya, bisa nggak sih terealisasi 10 tahun ke depan? Nggak bisa, karena membina 14 RS jejaring untuk melakukan bedah jantung terbuka itu lebih dari 10 tahun prosesnya, dari 1985 sampai sekarang. Itu baru bisa optimal di 14 RS, dengan kemampuan berbeda-beda. Ada yang harus di-refresh lagi, karena sebagian dokter belum mampu melakukan operasi bypass, baru bisa bedah katup saja. Karena permasalahan jantung itu kompleks, banyak tindakan intervensi.

Saya mempunyai prediksi dalam 20 tahun ke depan, setiap provinsi, dari Sabang sampai Merauke, harusnya memiliki kemampuan mempunyai pelayanan jantung terpadu yang komprehensif termasuk bedah. Pengertian komprehensif itu pelayanan yang tidak hanya mencakup poliklinik, perawatan ICU, cathlab atau pemasangan stent saja. Karena, ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diatasi dengan makan obat sehingga harus diatasi dengan tindakan operasi.

Contohnya yang paling gampang, adalah operasi jantung anak, tentu tidak cukup diatasi dengan obat kalau kasusnya adalah arteri yang tertukar, atau ruang jantung yang normalnya 4 namun pada anak tertentu hanya punya dua. Sehingga, harus ada tindakan korektif secara mekanis, mungkin anatominya harus diubah, yang memang agak susah.

Proses ini yang kami lagi rintis, agar di semua provinsi, SOP, panduan praktik klinis (PPK), clinical pathway, key performace indicator-nya semuanya sama. Tingkat mortalitasnya harus dibawah 5%, agar trust masyarakat bisa didapat. Sehingga, jika terdapat kasus-kasus sulit, kami bilang jangan dikerjakan, kirim ke Pusat Jantung Nasional atau panggil kami. Trust masyarakat yang penting. Kami mengambil peran di sini karena nggak banyak yang memprioritaskan agenda itu.

Bagaimana dengan sorotan terhadap besarnya klaim kasus jantung pada BPJS Kesehatan?
Sorotan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tentang klaim BPJS Kesehatan, banyak terpakai untuk kardivaskular, itu betul. Namun, yang perlu saya luruskan, klaim tersebut bukan ke Pusat Jantung Nasional saja. Klaim kami hanya sebagian kecil, namun tersebar di banyak RS seluruh Indonesia.

Nah yang menjadi pertanyaan mengapa sampai begitu besar? Memang penyakit jantung agak unik, biayanya besar karena memerlukan high tech, high cost. Tindakan yang paling banyak dilakukan, yaitu non bedah, pasang cincin stent, memang high tech, high cost. Tapi, kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu, biayanya jauh lebih rendah.

Saya berani mengatakan, komponen yang paling mahalnya adalah alat habis pakai berupa stent itu, sekarang bisa ditekan. Dulu harganya Rp25-30 juta, sekarang cuma Rp6-7 juta, itu yang paling rendah di seluruh Asia Tenggara. Kami mengupayakannya kepada pihak-pihak tertentu, untuk mengurangi cost.

Tapi jika ingin fair, lakukan saja audit medik, untuk menentukan apakah ada fraud, tindakan berlebihan. Saya kira Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI) sebagai organisasi yang menaungi dokter-dokter jantung yang melakukan tindakan itu sudah menyatakan, semua tindakan harus didasarkan atas indikasi medisnya, evidence based medicine. Sudah ada guidelines clinical pathway, PPK yang mengatur sampai berapa hari pasien harus dirawat. Itu jelas sekali, kalau ada deviasi terhadap clinical pathway, harus diaudit. Khusus untuk Pusat Jantung Nasional, kami juga memiliki guidelines sebagai RS pendidikan untuk jantung. Tentu saja kami mengedepankan evidence based medicine, segala sesuatu bisa diaudit. Saran kami, patuhi saja PPK.

Bicara tentang keluarga, saudara kandung Anda, Tito Karnavian kini menjadi Menteri Dalam Negeri, ada yang menjadi dokter juga Dr Fifa Argentina SpKK serta Prof Dr Diah Natalisa MBA adalah Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagaimana kiat orang tua Anda membesarkan anak-anaknya hingga menjadi figur-figur yang berkontribusi besar pada Indonesia?

Orang tua kami dari keluarga biasa saja, mereka bilang tidak bisa memberikan harta, tapi mereka selalu memberikan pendidikan terbaik, sekolah terbaik. Ayah saya seorang wartawan senior di Palembang, Sumatera Selatan. Dia selalu bilang, tidak bisa memberikan warisan harta tapi berkomitmen memberikan pendidikan dasar terbaik, karena modal utama adalah pendidikan yang bisa memberikan semangat untuk berkompetisi.

Anda masih praktik?
Saya seorang kardiolog, saya masih praktek di Pusat Jantung Nasional dan di salah satu RS swasta, melakukan tindakan dan supervisi tindakan. Subspesialis saya vaskuler, sehingga ada tindakan vaskuler yang saya lakukan di cathlab maupun non invasif yang harus saya di-review serta supervisi pada junior. 

Divisi Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vasluler FKUI-Pusat Jantung Nasional Harapan Kita terdiri atas sembilan divisi, antara lain Klinikal Kardiologi, Non Invasif, Invasif, Pencitraan /Imaging Nuklir, Pediatrik, Geriatrik, EKG/Elektro Fisiologi, Vaskuler serta Prev. Rehab. Spesialis yang kemudian mendalami vaskuler pada masa saya belajar jarang sekali, padahal seorang Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah berarti harus menguasai soal vaskuler yang ada di tubuh kita dari ujung kepala sampai kaki, dari aorta sampai ke cabang-cabangnya, termasuk vena. Tindakan untuk varises itu bagian dari vaskuler, termasuk kami yang mengerjakan ablasi pada varises.

Bagaimana kiat untuk memiliki jantung yang sehat?
Penyakit jantung kan penyebab kematian nomor satu di dunia, di Indonesia masuk dua besar, tetapi bisa dicegah. Pencegahan itu lebih efektif karena kalau sudah masuk ke pengobatan itu high cost, sehingga pencegahan itu sangat penting, caranya dengan mengenali penyakit jantung, risiko serta riwayat yang dimiliki, termasuk faktor keturunan, orang tua serta kita tarik garis lurus ke kakak dan adiknya. Kemudian, faktor risiko dari darah tinggi, kolesterol, diabetes, kerusakan pembuluh darah termasuk jantung, hingga rokok.

Kadang orang yang sudah pasang cincin karena penyempitan, kembali merokok karena merasa sudah bebas, nyatanya muncul penyumbatan kembali di tempat yang sama. Jadi, harus berhenti total! Faktor tertinggi penyempitan berulang adalah diabetes dan rokok. Jadi penyakit jantung memang berbahaya tapi bisa dicegah, kontrol faktor risiko!

Lakukan juga pemeriksaan kesehatan, mulai usia 40 tahun itu wajib, lakukan berkala untuk skrining penyakit jantung. Lakukan untuk mencegah serangan, jika sudah ada serangan, nggak akan bermanfaat banyak.

Nama Anda unik, inspirasinya dari mana?
Ayah saya yang seorang wartawan terinspirasi dari peristiwa hilangnya pesawat Dakota yang terlibat dalam perjuangan Indonesia dalam masa kemerdekaan. Hilangnya di wilayah Sumatera, dan menjadi peristiwa bersejarah bagi Indonesia. (IZn – persi.or.id)