Diskusi Panel Ke-III INDO HCF : Menggagas Klinik Eksekutif

link video

Jogja-PKMK. Diskusi Panel ke-3 IndoHCF kembali digelar pada Selasa 24 Mei 2016 dari RS MMC Kuningan Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut juga direlay secara live di beberapa titik, diantaranya PKMK FK UGM, RS Wahidin Sudirohusodo Makasar, dan RS dr. Kariyadi Semarang. Acara ini menghadirkan dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS Dirjen Yankes Kemenkes RI sebagai panelis, dan Andi Abdul mewakili Dirut BPJS. Diskusi seri ini mengangkat topik “Harapan-Kenyataan&Solusi JKN : Sistem Rujukan dan Klinik Eksekutif”.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur RS MMC, dr. Adib A. Yahya, MARS berharap diskusi kali ini akan membawa program JKN lebih maju lagi ke depannya untuk menjamin bangsa Indonesia mendapatkan hak kesehatannya, dan tidak lagi berputar atau mundur ke belakang.

Masuk ke sesi pidato keynote speaker kegiatan diskusi, oleh Dirjen Yankes Kemenkes RI dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS, pihaknya sangat mengapresiasi diprakarsainya kegiatan ini, sebagai saluran berbagai gagasan yang membawa pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Menyinggung tentang klinik eksekutif, menurut Bambang sebenarnya hanya pada masalah akomodasi bukan pada kemanfaatan medik. Pasalnya, kemanfaatan medik harus diterima secara tepat oleh seluruh masyarakat Indonesia, sesuai masalah kesehatan yang dialaminya. Kemudian terkait masalah rujukan, banyak masalah yang terjadi di lapangan bahwa sistem rujukan lebih menekankan pada aspek efisiensi sehingga betul-betul diterapkan berjenjang tanpa melihat kebutuhan pasien. Padahal hal tersebut tidak tepat, karena layanan harus difokuskan pada kebutuhan pasien bukan mengutamakan sistem rujukan berjenjangnya. Mutu pelayanan dan keselamatan pasien harus dinomorsatukan.

Masuk ke sesi diskusi, disebutkan oleh moderator diskusi dr. Daniel Wibowo menyatakan terdapat 2. 535 rumah sakit di Indonesia dan di tahun 2015 ada 1. 815 rumah sakit atau 70% dari total RS yang ada menjadi mitra BPJS. Namun sebarannya masih belum merata, karena terbanyak masih tetap terdapat di Jawa, sedangkan Kalimantan, Papua, dan Maluku masih sangat jarang kemitraan ini. Dalam diskusi, moderator membagi poin diskusi menjadi 7 poin pembahasan yang meliputi :

  1. akses menuju faskes,
  2. kompetensi faskes,
  3. kecukupan dan distribusi faskes,
  4. tarif Ina CBG,
  5. regulasi dan sistem dalam hal ini termasuk masalah SDM, antrian, serta IT;
  6. implementasi,
  7. upaya promotif preventif.

Menyinggung tentang sejumlah masalah rujukan berjenjang, Andi Abdul dari BPJS menyatakan bahwa sistem rujukan yang ditetapkan oleh BPJS didasarkan pada kompetensi rumah sakit sesuai kebutuhan pasien. Sementara Prof. Laksono Trisnantoro dari PKMK FK UGM, mencoba menyoroti tentang masalah SDM kesehatan, yang mana residen dan fellow di RS perlu dipertimbangkan sebagai pekerja juga bukan sekedar siswa. Hal ini penting untuk memperkuat kompetensi RS terkait rujukan, dan perlu adanya perbaikan dari segi kualitas maupun kuantitas SDM kesehatan lokal guna meminimalisir masuknya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis asing.

Berbagai masalah terkait JKN yang juga mengemuka adalah bahwa ternyata banyak RS swasta yang berminat untuk menjadi provider BPJS namun masih tertahan oleh aturan yang ditetapkan oleh BPJS. Kemudian mengenai masalah antrian yang juga perlu mendapat perhatian, mengingat masih banyaknya pasien terutama pasien lansia yang disulitkan dengan antrian layanan BPJS di RS yang sangat panjang.

Selain beragam masalah di atas, muncul pula masalah JKN yang lain yaitu akses terhadap e-katalog obat. Sudah jamak kita ketahui bahwa tidak seluruh daerah di Indonesia memiliki akses internet, sehingga hal ini menyulitkan sejumlah daerah untuk mengakses e-katalog yang berbasis internet. Ide lain yang muncul ialah adanya rayonisasi dalam pemberian layanan kesehatan. Namun, hal ini langsung mendapat banyak kontra dari peserta diskusi panel.

Kemudian, melalui diskusi ini muncul gagasan membangun klinik eksekutif untuk kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah tak enggan mengantri di pelayanan umum, itu sebabnya mereka banyak yang berobat ke luar negeri, karena faktor kenyamanan. Hal ini yang ditegaskan dr. Adib A Yahya, MARS, Dirut RS MMC. Adib yakin dengan tidak bergabungnya RS MMC sebagai provider untuk BPJS, jelas pasiennya akan berkurang. Namun ia meyakini, masih ada kalangan pasien yang ingin mengakses pelayanan kesehatan dengan nyaman. Klinik eksekutif bukan hal baru lain di dunia pelayanan kesehatan di Indonesia. Klinik semacam ini sempat dikembangkan di Jakarta, namun banyak yang belum berkembang dengan baik dan terhenti di tengah jalan karena belum adanya regulasi yang mengatur.

Sebaiknya BPJS juga melakukan kredensialing khusus untuk mendata RS swasta atau klinik eksekutif mana saja yang bisa menjadi provider BPJS. Hal serupa diungkapkan Prof. Hasbullah Thabrany, seharusnya BPJS dapat mengontrak seluruh faskes (RS) yang ada dan memenuhi standar, karena pasien memiliki hak untuk memilih. Namun, hal ini masih terkendala adanya perbedaan tarif dan klaim yang ditetapkan pada RS swasta dan RS milik pemerintah. Melalui diskusi panel ini muncul usulan jika plafon biaya di RS swasta lebih tinggi dua atau tiga kali dibandingkan RS milik pemerintah. Hal yang perlu digarisbawahi, pembedaan tarif ini penting dan perlu, namun harus dalam batas kewajaran. Maka kolaborasi atau sering disebut public private partnership perlu digalakkan, idenya ialah pemerintah membangun sarana prasarananya dan swasta mengisi bagian fasilitasnya.

Tagline yang diambil dalam diskusi kali ini ialah “Lets make JKN win for all”, harapannya, JKN dapat dirasakan seluruh warga Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Menutup acara kali ini, dr. Supriyantoro, Sp. P, MARS selaku perwakilan dari Persatuan Seluruh Rumak Sakit Indonesia (PERSI) menyatakan akan membahas lebih dalam seluruh masukan dan permasalahan yang muncul dalam diskusi bersama tim kecil yang dibentuk INDO HCF-IKKESINDO-PERSI beberapa waktu lalu. Harapannya, hasil dari diskusi tim kecil tersebut akan memberi banyak masukan dan pandangan baru untuk Kementrian Kesehatan RI.

link video

——————————————————
Reporter: Edna N dan Wiwid