Barito Utara – Guna mencapai target Jaminan Kesehatan Nasional semesta atau universal health coverage, ketika seluruh penduduk mendapat jaminan kesehatan, pada 1 Januari 2019, kontribusi pemerintah daerah juga menjadi penentu. Salah satu wujudnya, alokasi anggaran untuk masyarakat tidak mampu agar mereka terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Di antara pemerintah daerah yang sudah melakukan upaya itu adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang mengalokasikan Rp13,7 miliar untuk membayar permi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2018.
“Untuk pembayaran premi atau iuran bulanan tahun ini, sehingga jumlah warga yang menjadi peserta JKN-KIS sampai akhir tahun nanti akan terus meningkat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara Robansyah, belum lama ini.
Robansyah memaparkan, jumlah warga yang premi BPJS Kesehatannya ditanggung Dinas Kesehatan, sampai pertengahan Maret 2018, sebanyak 57.100 jiwa. Mereka adalah warga miskin yang belum terjaring sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
“Ketika sakit masyarakat tidak perlu takut memikirkan biaya pengobatan atau perawatan karena sudah dijaminkan melalui JKN-KIS. Itu semua merupakan wujud komitmen Pemkab Barito Utara untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Robansyah yang menegaskan, pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari empat prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara 2013-2018.
Komitmen pemerintah kabupaten itu, kata Robansyah, harus diimbangi kinerja para pemangku kepentingan lainnya. BPJS kesehatan harus bekerja cepat dan memberikan kemudahan dalam memberikan kartu untuk memastikan peserta JKN KIS memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya.
“Juga harus dipastikan kualitas layanan dan kepuasan peserta. Unsur paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan baik di RSUD maupun Puskesmas jangan sampai memilih-milih dan membeda-bedakan layanan kepada masyarakat.”
Robansyah juga menjamin, pembiayaan kesehatan warga miskin ini terus menjadi komitmen pemerintah kabupaten, sehingga jika anggarannya masih kurang karena bertambahnya peserta, akan diusulkan masuk dalam APBD Perubahan. (IZn – pdpersi.co.id)
