Aturan Baru Iuran BPJS Kesehatan, Agar Pelayanan RS Berkelanjutan

bpjskes

bpjskes

Kebijakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dilakukan pemerintah untuk menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), demi kebaikan bersama agar pelayanan bagi anggota di RS terus berkelanjutan.

“Dengan disesuaikannya iuran JKN tersebut akan memberikan pelayanan tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi negara dan masyarakat, bukan untuk menambah beban iuran yang harus dibayarkan oleh peserta JKN,” ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, belum lama ini.

Askolani menjelaskan, penyesuaian iuran dilandasi Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

“Penetapan Perpres ini mempertimbangkan keputusa Mahkamah Agung. Ini membantu golongan kelas 3 dan membantu pelayanan oleh BPJS agar lebih baik. Pada 2021 akan disesuaikan jadi Rp35.000 dan selisihnya akan ditanggung pemerintah,” kata Askolani.

hal senada juga diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa. Ia menyatakan besaran iuran disesuaikan dengan perhitungan aktuaria dan kemampuan membayar.

Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan besaran Iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI, yakni Rp.42.000 per bulan.

Bedanya, bagi PBPU dan BP hanya membayar Rp.25.500, sisanya Rp.16.500 dibayarkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021 iuran akan disesuaikan lagi menjadi Rp.35.000 per bulan, namun Rp. 7.000 akan dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama Peserta, dan Iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp.150.000 per orang per bulan dibayar oleh PBPU dan BP atau pihak lain atas nama Peserta. (IZn – persi.or.id)