Agar Data Jadi Kunci Sukses Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Lebih Sigap dan Terbuka

sisceg covid19

sisceg covid19

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) membantah pihaknya menutupi data terkait Covid-19, sehingga menjadi salah satu pemicu sebagian masyarakat menilai lambannya respon pemerintah. Hanya saja, diakui proses pengumpulan data dari pemerintah daerah kerap terhambat sehingga membuat proses pembaharuan terkendala. Hingga kini peta sebaran yang tersedia di lingkup nasional baru terbatas tingkat provinsi belum masuk ke lingkup kota/kabupaten.

Pernyataan itu diungkapkan Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes, Kapusdatin, Kemenkes dalam Webinar Isu Strategis Pandemi Covid-19: Harapan, Kenyataan dan Solusi yang hari ini, Kamis (9/4) telah memasuki seri ke empat. Topik yang dibahas, Tantangan Mewujudkan Sistem Informasi Covid-19 yang Terintegrasi Berbasis IT dan Big Data. Webinar itu diselenggarakan dua kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis pukul 13.00-15.00.

webinar09042020

Tony Seno Hartono, Staf Ahli Hospital IT, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang bertindak sebagai moderator, menyatakan Kemenkes sudah menggunakan teknologi Big Data, teknologi ini memungkinkan memfasilitasi pengumpulan data dari berbagai pemangku kepentingan. Hanya saja, seperti diungkapkan Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng, Ketua Umum Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC), Kemenkes juga harus terbuka dan bisa diakses melalui Application Programming Interface (API) untuk memungkinkan berbagai pemangku kepentingan terlibat dan berkolaborasi untuk mengolah dan menyajikan data dengan lebih baik lagi. Upaya itu diyakini akan membuat data bisa menjadikan pengambilan keputusan bisa lebih optimal.

“Karena yang terpenting bagaimana big data bisa diolah untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat untuk memerangi COVID-19,” ujar Tony dalam kesimpulannya.

Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, Ketua Dewan Pakar Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) mengingatkan pentingnya inisiatif yang kuat dari pemerintah. Salah satu peranti penanganan Covid-19 adalah keberadaan data sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan kecerdasan.

Saat ini data terkait COVID-19 terdapat di mana-mana, tetapi data hanya digunakan sendiri tidak dibagikan. Padahal sistem IT bisa memberikan manfaat jauh lebih hebat jika sistemnya saling dihubungkan Untuk mendukung kerja sama, maka sistem harus dibuat bisa interoperabel dan terbuka. Untuk itu diperlukan peraturan dan kebijakan terkait klasifikasi data untuk penganganan COVID-19 yang memungkinkan kerja sama antar pemangku kepentingan

Suhono bahkan mengingatkan urgensi tata kelola big data itu jauh lebih penting dibandingkan wacana yang kini mengemuka pada era Covid-19 yaitu rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan mengembangkan aplikasi rapat daring.

Usulan itu tentu relevan dengan kebutuhan akan informasi logistik. Saat ini sistem diakses oleh orang yang sama tapi platform berbeda, melalui kerja sama dan interoperabilitas seharusnya sistem informasi logistik dapat dibuat lebih efisien dan efektif.

dr. Budi Sylvana MARS, Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes mengakui informasi logistik ini menjadi sangat vital karena setiap harinya kebutuhan alat pelindung diri (APD) rumah sakit (RS) sangat besar, termasuk juga untuk mengakomodir semangat berdonasi APD yang kini mengemuka di kalangan masyarakat.

“Setiap hari , RS Persahabatan membutuhkan 800 APD sementara RS Pusat Angkatan Darat itu sekitar 300 APD. Itu baru dua RS,” ujar Budi.

Sementara, terkait masalah privasi data yang sempat menjadi isu pada awal penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan diharapkan bisa mengeluarkan peraturan terkait perlindungan privasi data dan di saat yang sama bisa menempuh penganoniman. Tujuannya, pasien COVID-19 tetap terlindung data pribadinya, namun data tetap bisa dibagikan kepada para pemangku kepentingan. (IZn – persi.or.id)